Pemerintah menyiapkan sertifikasi tanah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebagai bagian dari penguatan sektor perumahan nasional. Targetnya tidak kecil, yakni sekitar 1 juta bidang tanah pada 2026.
Skema ini dirancang untuk memberi kepastian hukum atas tanah yang ditempati warga sekaligus melengkapi bantuan perumahan yang sudah berjalan. Dengan begitu, bantuan pemerintah tidak berhenti pada rumah layak huni, tetapi juga menyentuh status legal tanah yang menjadi dasar kepemilikan.
Tiga Kelompok yang Masuk Sasaran
Kesepakatan program ini dibahas dalam rapat koordinasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Selasa (14/7/2026), seperti disampaikan Beritasatu. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebut ada tiga kelompok utama yang menjadi sasaran sertifikasi sektor perumahan bagi MBR.
| Kelompok Sasaran | Bentuk Bantuan | Keterangan |
|---|---|---|
| Penerima bantuan perumahan pemerintah | BSPS dan program bedah rumah | Menjadi prioritas sertifikasi gratis |
| Penerima KPR FLPP | Peningkatan HGB ke SHM | Sertifikat diurus gratis atas nama individu |
| MBR yang membangun rumah mandiri | Sertifikasi tanah gratis | Berlaku bagi warga yang memenuhi syarat pemerintah |
Nusron menjelaskan bahwa program ini dibuat untuk memberi kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga menegaskan fasilitas gratis bagi penerima KPR FLPP mencakup peningkatan status hak guna bangunan atau HGB menjadi sertifikat hak milik atau SHM.
Program ini tidak hanya menyasar pekerja formal yang memiliki slip gaji. Pekerja sektor informal juga bisa mengakses layanan tersebut selama tercatat maksimal pada desil 8 dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.
Proses Pengajuan Dibuat Lewat Kantor Pertanahan
Untuk mendapatkan layanan sertifikasi gratis, masyarakat perlu mengajukan permohonan ke kantor pertanahan dengan melengkapi dokumen persyaratan dan bukti bahwa pemohon termasuk kategori penerima manfaat program. Mekanisme ini disiapkan agar bantuan lebih tepat sasaran.
Dari sisi pelaksanaan, pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menggabungkan perlindungan legal tanah dengan program bantuan rumah yang sudah ada. Langkah itu juga memberi jalur bagi warga MBR yang membangun rumah sendiri agar tetap masuk ke dalam skema dukungan negara.
Pelengkap Bantuan Perumahan
Menteri PKP Maruarar Sirait menilai sertifikasi gratis akan menjadi pelengkap penting bagi berbagai bantuan pemerintah di sektor perumahan. Menurutnya, warga tidak hanya memperoleh rumah yang layak, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang ditempati.
“Terobosan yang paling luar biasa dari kolaborasi kita adalah sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini merupakan dukungan yang luar biasa bagi rakyat kecil,” kata Maruarar. Ia menambahkan bahwa sertifikasi gratis nantinya akan digabungkan dengan program BSPS atau bedah rumah.
Maruarar juga menyebut sertifikat akan diurus, rumah dibedah, dan ekonomi keluarga diperkuat melalui program KUR perumahan. Dengan begitu, bantuan yang diberikan tidak berhenti pada fisik rumah, tetapi juga menyentuh aspek legal dan ekonomi keluarga penerima manfaat.
Jika program ini berjalan sesuai rencana, 2026 akan menjadi tahun penting bagi perluasan akses sertifikasi tanah bagi MBR. Bagi banyak keluarga, kepastian atas tanah yang ditempati bisa menjadi fondasi yang sama pentingnya dengan rumah itu sendiri.