Komisi VIII DPR menyetujui pencairan uang muka Rp4,07 triliun untuk persiapan haji 2027. Dana itu terutama dipakai untuk membayar uang muka tenda, dan tenggat pembayarannya tinggal hitungan hari.
Persetujuan itu diambil dalam rapat Komisi VIII bersama Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf serta Kepala BPKH Fadlul Imansyah di kompleks parlemen, Selasa (14/7). Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebut langkah ini sebagai bagian penting dari persiapan awal penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
Uang muka tenda jadi prioritas utama
Marwan menjelaskan kebutuhan transfer yang disetujui mencapai 858.743.189 Riyal Arab Saudi dan 64 halala. Nilai itu disebut setara dengan Rp4.007.471.080.797, atau sekitar Rp4,07 triliun.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Uang muka yang disetujui | Rp4,07 triliun | Untuk pelaksanaan haji 2027 |
| Nilai dalam Riyal Arab Saudi | 858.743.189 Riyal Arab Saudi dan 64 halala | Untuk biaya tenda |
| Ekuivalen rupiah | Rp4.007.471.080.797 | Nilai setara yang disebut Marwan |
Menurut Marwan, pembayaran itu harus segera dipenuhi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional yang perlu diamankan lebih awal. Komisi VIII menilai pencairan ini adalah langkah yang harus diambil sebelum tenggat yang ditentukan.
Tenggat jatuh pada 15 Juli
Usai rapat, Irfan Yusuf menegaskan bahwa pembayaran harus segera dilakukan karena tenggatnya jatuh pada Rabu (15/7). Ia menyebut pola pembayaran seperti ini dipandang sebagai penanda komitmen sebuah negara untuk mengirim jemaah pada musim haji berikutnya.
“Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran ini dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan,” kata Irfan.
Irfan juga mengingatkan bahwa jika pembayaran terlambat, pemerintah Arab Saudi bisa memutuskan negara tersebut tidak mengirim jemaah pada haji 2027. Dalam skema itu, kuota jemaah dari negara yang terlambat membayar bisa dialihkan ke negara lain.
Ia menambahkan, slot dari negara lain yang belum membayar juga dapat dimanfaatkan jika tersedia. “Demikian juga mungkin ada nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain. Itu pola permainan yang ada di haji,” ujarnya.
Dengan persetujuan DPR, pembayaran uang muka kini menjadi langkah mendesak dalam persiapan haji 2027. Fokus berikutnya ada pada pemenuhan tenggat agar kuota jemaah Indonesia tetap aman sesuai skema yang berlaku di Arab Saudi.