Aturan baru soal outsourcing kini menjadi salah satu sorotan paling penting bagi pekerja kontrak di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menerbitkan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja outsourcing.
Kebijakan ini terasa menonjol karena pemerintah membatasi pekerjaan alih daya hanya pada sektor tertentu. Jasa kebersihan, pengamanan, katering, transportasi pekerja, serta penunjang operasional di sektor energi dan pertambangan menjadi ruang utama outsourcing.
Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi
Aturan baru tersebut lahir sebagai respons atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Putusan itu meminta adanya batasan tegas dalam praktik outsourcing yang selama ini dipakai banyak perusahaan.
Yassierli menyebut Permenaker ini sebagai tindak lanjut dari amanat Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan kebijakan tersebut dirancang untuk memberi kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja dan buruh, sekaligus menjaga keberlangsungan usaha.
Pemerintah juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang tetap sehat di tengah pembatasan ini. Yassierli mengatakan arah kebijakan tersebut adalah mendorong hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan.
Perjanjian tertulis dan sanksi
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah kewajiban perjanjian tertulis antara perusahaan pemberi kerja dan penyedia jasa. Dokumen itu harus memuat hak-hak normatif karyawan, termasuk upah dan jaminan sosial.
Pemerintah juga menyiapkan ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan. Langkah ini ditujukan agar perlindungan tenaga kerja tidak berhenti di atas kertas.
Dengan skema tersebut, pemerintah ingin membuat hubungan kerja di sektor alih daya lebih jelas. Kepastian ini diharapkan bisa menekan praktik yang selama ini membuat sebagian pekerja berada dalam posisi rentan.
Harapan pekerja lapangan
Di kawasan industri, regulasi ini disambut baik oleh pekerja yang berharap implementasinya berjalan cepat. Hendra, pekerja di Cikarang yang sudah mengabdi selama 14 tahun, menilai pembatasan outsourcing perlu diterapkan secara luas agar pekerja kontrak tidak terus dihantui masa akhir kontrak.
Ia mengatakan masih banyak perusahaan yang memakai sistem outsourcing dan kontrak tahunan. Menurut dia, aturan baru harus segera terasa di lapangan supaya pekerja punya masa depan yang lebih pasti.
Soleh, pekerja kontrak selama enam tahun, juga berharap regulasi ini memberi jaminan keberlanjutan kerja yang lebih jelas. Ia mengaku bersyukur karena kontraknya sejauh ini masih terus diperpanjang oleh perusahaan tempatnya bekerja.
Eka, karyawan tetap yang pernah bekerja sebagai pekerja harian lepas, melihat pembatasan outsourcing sebagai langkah positif bagi kesejahteraan buruh. Ia menilai status tetap memberi stabilitas gaji yang lebih baik dibandingkan sistem harian atau alih daya.
Bagi para pekerja, inti dari aturan ini bukan hanya pembatasan jenis pekerjaan outsourcing. Yang lebih penting adalah hadirnya rasa aman soal penghasilan, status kerja, dan masa depan di tengah ketidakpastian hubungan kerja yang selama ini mereka hadapi.
Permenaker 7/2026 pun kini menjadi ujian awal bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa pembatasan outsourcing tidak sekadar perubahan aturan, tetapi benar-benar menghadirkan perlindungan yang terasa di tempat kerja. Bagi pekerja, kepastian itu akan diukur dari seberapa cepat aturan baru ini mengubah praktik hubungan kerja di lapangan.