Peluang penurunan harga BBM nonsubsidi kembali terbuka ketika harga minyak mentah dunia melemah. Namun, pemerintah belum akan langsung menetapkan perubahan harga karena pergerakan minyak global masih berfluktuasi.
Pemerintah kini menyiapkan formula yang diharapkan dapat mengurangi beban pengguna BBM nonsubsidi tanpa mengganggu keberlangsungan usaha sektor minyak dan gas. Perhitungan itu juga mempertimbangkan perkembangan Indonesian crude price atau ICP.
Penyesuaian Belum Otomatis
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah sedang menghitung dampak perubahan harga minyak dunia. Langkah tersebut diperlukan sebelum keputusan penyesuaian harga sampai ke tingkat konsumen.
Menurut Bahlil, penurunan harga minyak global memang menciptakan ruang untuk evaluasi. Akan tetapi, pemerintah tidak ingin mengambil keputusan tergesa-gesa ketika arah harga minyak masih dapat berubah.
Fokus evaluasi ini berada pada BBM nonsubsidi. Pemerintah memastikan belum ada rencana kenaikan harga untuk BBM subsidi.
| Jenis BBM | Arah Kebijakan | Pertimbangan Utama |
|---|---|---|
| BBM nonsubsidi | Berpeluang disesuaikan turun | Harga minyak dunia, ICP, konsumen, dan pelaku usaha |
| BBM subsidi | Tidak direncanakan naik | Menjaga agar beban masyarakat tidak bertambah |
Rapat dengan Penyedia BBM Disiapkan
Bahlil menyiapkan rapat bersama PT Pertamina (Persero) dan sejumlah badan usaha penyedia BBM. Pertemuan itu akan membahas kemungkinan perubahan harga setelah pemerintah menyelesaikan perhitungannya.
Ia menyampaikan rencana tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Rapat dengan badan usaha dinilai penting karena kebijakan harga perlu memperhatikan kondisi pihak yang memasok kebutuhan energi nasional.
“Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan,” kata Bahlil. Pernyataan itu menegaskan bahwa pemerintah membuka opsi penyesuaian, tetapi belum menyebut besaran maupun waktu pelaksanaannya.
Kelompok pengguna BBM nonsubsidi disebut mencakup sekitar 20% dari total pengguna BBM. Meski kelompok ini dinilai sebagai masyarakat yang mampu, pemerintah tetap ingin kebijakan yang dibuat tidak memberatkan mereka.
Di sisi lain, pelaku usaha perminyakan juga menjadi bagian dari pertimbangan. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan agar perubahan harga tidak hanya memberi manfaat bagi satu pihak.
Mencari Keseimbangan bagi Konsumen dan Usaha
Bahlil menekankan perlunya formulasi yang bijak di tengah situasi harga minyak yang belum stabil. Kebijakan tersebut harus menjaga kepentingan pengguna BBM nonsubsidi sekaligus keberlanjutan bisnis penyedia energi.
“Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna, khususnya yang nonsubsidi,” ujar Bahlil. Pemerintah juga tidak ingin tekanan kebijakan harga beralih kepada pelaku usaha di sektor perminyakan.
Perkembangan harga minyak mentah dunia dan ICP akan menjadi penentu penting dalam pembahasan berikutnya. Karena itu, pelemahan harga global belum otomatis berarti harga di tingkat konsumen langsung berubah.
Pasokan Energi Disebut Tetap Aman
Selain membahas harga BBM, Bahlil melaporkan perkembangan kerja sama pengadaan minyak mentah dan BBM kepada Presiden Prabowo Subianto. Kerja sama itu dijalin dengan sejumlah negara untuk menjaga kebutuhan energi nasional.
Menurut laporan tersebut, pasokan energi nasional masih berada dalam kondisi aman hingga akhir tahun. Ketersediaan pasokan menjadi konteks penting saat pemerintah menimbang perubahan harga BBM nonsubsidi.
Beritasatu melaporkan pembahasan ini berangkat dari pernyataan Bahlil di Istana Kepresidenan. Keputusan akhir masih menunggu evaluasi harga minyak, kondisi konsumen, serta dampaknya bagi badan usaha penyedia BBM.
Untuk BBM subsidi, Bahlil memastikan pemerintah tidak menyiapkan kenaikan harga. Kepastian itu membuat evaluasi saat ini terpusat pada kemungkinan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.