Pemerintah belum menyiapkan pemangkasan anggaran pertahanan meski agenda efisiensi belanja negara terus dibahas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi anggaran saat ini masih cukup sehingga langkah tersebut belum diperlukan.
Penjelasan itu penting karena Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membuka kemungkinan pengurangan anggaran pertahanan dan kepolisian bila dibutuhkan. Namun, kemungkinan itu belum berubah menjadi keputusan untuk mengoreksi pos pertahanan.
Defisit Jadi Batas Utama
Purbaya menempatkan kondisi defisit pemerintah sebagai pertimbangan utama dalam mengevaluasi besarnya belanja pertahanan. Pemotongan baru dapat dipertimbangkan apabila tekanan terhadap defisit mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian.
“Belum. Tapi kita begini, hitungan anggaran pos-nya besar. Kalau emang mungkin defisit kita terganggu ya kita pangkas, tapi rasanya nggak, masih jauh dari sana. Jadi kita masih cukup,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa anggaran pertahanan tetap dapat dievaluasi pada masa mendatang. Akan tetapi, belum ada rencana pemangkasan yang disiapkan pemerintah untuk pos tersebut saat ini.
| Pernyataan | Pihak | Waktu dan Lokasi | Pokok Pesan |
|---|---|---|---|
| Belum ada rencana pemangkasan | Purbaya Yudhi Sadewa | 20/7/2026, Jakarta Pusat | Anggaran dinilai masih cukup dan defisit belum terganggu. |
| Penghematan dapat mencakup pertahanan | Prabowo Subianto | 17/6/2026, Kabupaten Malang | Efisiensi dapat dilakukan untuk mendukung penghapusan kemiskinan. |
Arahan Efisiensi dari Presiden
Wacana penyesuaian pada anggaran pertahanan mengemuka setelah Prabowo menyampaikan arahan penghematan di hampir seluruh sektor. Dalam arahannya, Presiden menyebut belanja pertahanan maupun kepolisian dapat dikurangi bila situasi mengharuskannya.
Prabowo menyampaikan hal itu saat berpidato dalam acara Panen Raya TNI dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan. Kegiatan tersebut berlangsung di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Jumat (17/6/2026).
Menurut Prabowo, efisiensi anggaran merupakan bagian dari agenda yang lebih luas untuk menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Pendekatan penghematan itu dapat diterapkan pada berbagai pos belanja negara, termasuk bila diperlukan pada sektor pertahanan.
“Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Belum Ada Perubahan Pos Belanja
Posisi pemerintah saat ini memperlihatkan perbedaan antara arahan efisiensi secara umum dan keputusan teknis pada tiap pos anggaran. Anggaran pertahanan belum masuk daftar belanja yang akan dipangkas karena kecukupan anggaran dan situasi defisit masih menjadi dasar penilaian.
Finance.detik.com melaporkan Purbaya menyampaikan penegasan itu saat menjawab pertanyaan mengenai penghematan anggaran sesuai arahan Presiden. Fokusnya bukan pada pemotongan langsung, melainkan pada ruang fiskal pemerintah jika kondisi defisit berubah.
Dengan demikian, pembahasan efisiensi belanja negara tetap berjalan tanpa perubahan langsung pada anggaran pertahanan. Evaluasi terhadap pos tersebut baru akan relevan apabila perkembangan defisit pemerintah menuntut langkah penyesuaian.