Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menelisik pengadaan dalam program Sekolah Rakyat untuk memetakan titik rawan penyimpangan sejak awal. Langkah ini diarahkan agar program prioritas nasional tersebut berjalan transparan, cermat, dan akuntabel.
Fokus KPK bukan hanya pada hasil akhir pengadaan, tetapi juga pada proses yang membuka peluang korupsi sejak tahap perencanaan. Dari sana, lembaga antirasuah ingin melihat celah yang paling sering muncul sebelum masalah berkembang lebih jauh.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kajian itu dijalankan melalui Direktorat Monitoring. Ia menegaskan bahwa pemetaan risiko diperlukan agar setiap proses pengadaan bisa diawasi dengan lebih presisi.
Kerawanan pengadaan jadi perhatian utama
KPK menilai sektor pengadaan barang dan jasa masih menyimpan risiko tinggi. Celah penyimpangan dapat muncul sejak penentuan kebutuhan, penyusunan rencana, sampai penetapan pemenang pengadaan.
Karena itu, kajian ini dirancang untuk memotret potensi titik rawan korupsi dalam pelaksanaan program. Dengan pemetaan tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan lebih waspada saat menyusun dan menjalankan pengadaan.
Data perkara menunjukkan pola berulang
KPK menyebut data penindakan pada 2004-2025 mencatat 446 perkara terkait pengadaan dari total 1.782 perkara. Dalam catatan yang sama, modus perkara pengadaan menjadi yang terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi, dengan total 1.100 perkara.
Angka itu menunjukkan bahwa pengadaan masih menjadi salah satu pintu yang sering disalahgunakan. KPK pun menempatkan pencegahan sebagai langkah yang harus berjalan seiring dengan pengawasan.
Modus yang kerap muncul dalam pengadaan
Dalam pemetaan awal, KPK menyoroti beberapa pola yang berulang. Di antaranya rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing, hingga persoalan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri atau HPS.
KPK juga mencatat adanya pengaturan pemenang tender yang berada di lingkaran pemangku kepentingan. Pola semacam ini berisiko membuat barang atau jasa yang dibeli tidak sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Dalam konteks Sekolah Rakyat, risiko itu menjadi lebih sensitif karena program ini berkaitan langsung dengan layanan publik. Jika pengadaan terganggu, dampaknya bisa merembet ke kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Sorotan publik pada pengadaan sepatu
Kajian KPK ikut merespons isu yang beredar di masyarakat mengenai pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat. Harga per pasang disebut dibanderol Rp700 ribu, sementara harga aslinya dinilai sekitar Rp200 ribu.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya mengatakan harga final bisa saja lebih rendah dari Rp700 ribu. Ia menegaskan proses lelang dan tahapan lain masih berjalan, sehingga nilai akhirnya belum tentu sama dengan alokasi awal.
Kemensos diminta bekerja serius
Gus Ipul juga menyampaikan bahwa jajaran Kementerian Sosial yang menangani pengadaan barang dan jasa telah diingatkan agar bekerja serius. Ia menyebut pekerjaan itu diawasi bukan hanya oleh lembaga resmi, tetapi juga oleh masyarakat luas.
Ia menegaskan agar tidak ada penyimpangan dan tidak ada pihak yang mau diintervensi siapa pun. Gus Ipul juga menyatakan tidak akan ragu melaporkan pelanggaran kepada aparat penegak hukum bila menemukan penyimpangan.
Langkah KPK memulai kajian sejak dini menempatkan pengawasan sebagai kunci agar Sekolah Rakyat tidak tersandung persoalan korupsi. Dengan pemetaan risiko yang lebih awal, proses pengadaan diharapkan tetap efisien, transparan, dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Source: www.viva.co.id
