Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menolak desakan untuk menghentikan atau membubarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan keputusan tersebut bukan berada dalam kewenangan BGN karena MBG merupakan “tender politik” Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu menempatkan BGN pada fokus yang berbeda di tengah kritik terhadap pelaksanaan program. Lembaga tersebut, menurut Sudaryono, bertugas membenahi tata kelola dan memastikan program berjalan sesuai sasaran, bukan memutuskan pengakhirannya.
Sudaryono menyampaikan pandangan itu di kantor BGN, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026), seusai dilantik sebagai kepala BGN. Ia menilai tuntutan pembubaran MBG maupun BGN tidak dapat diposisikan sebagai kritik yang menjadi ranah lembaganya.
“Kalau misalnya ada yang atas nama kritik, kemudian kritiknya sama dengan misalnya hentikan atau bubarkan MBG, bubarkan BGN, saya kira itu bukan kritik,” ujar Sudaryono. Ia menambahkan bahwa keputusan untuk menghentikan atau membubarkan program tidak berada di tangan BGN.
MBG Disebut Bagian dari Janji Politik Presiden
Menurut Sudaryono, program MBG telah direncanakan jauh sebelum Prabowo terpilih sebagai presiden. Program itu juga telah diperkenalkan kepada publik dalam masa kampanye, sehingga pelaksanaannya dipandang sebagai bagian dari komitmen politik yang sudah disampaikan.
Karena itu, Sudaryono menyebut BGN harus berfokus pada cara kerja program di lapangan. Perhatian utamanya ialah memastikan penerima manfaat memperoleh asupan gizi yang baik dan aman.
Sasaran MBG mencakup anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta lansia. Sudaryono mengatakan kelompok-kelompok tersebut menjadi pusat perhatian dalam upaya perbaikan layanan pemenuhan gizi.
“Yang kita lakukan fokusnya adalah perbaikan tata kelola menyediakan gizi yang baik dan aman bagi anak-anak kita, bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia,” kata Sudaryono. Ia juga menyinggung harapan agar pelaksanaan program dapat memberi dampak positif bagi aktivitas ekonomi di desa-desa.
Evaluasi Menyasar Dapur dan Pengelolaan Program
Pelaksanaan MBG sebelumnya mendapat sorotan akibat sejumlah persoalan, termasuk kasus keracunan makanan. Ada pula dugaan penipuan yang melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, yang dikenal sebagai dapur MBG di lapangan.
Sudaryono menyatakan telah menerima banyak masukan mengenai persoalan tersebut. Masukan itu akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program ke depan.
Pembenahan yang ditekankan tidak terbatas pada distribusi makanan kepada penerima manfaat. Tata kelola pelaksana, keamanan pangan, dan pengawasan terhadap pihak yang terlibat menjadi bagian dari perhatian yang disampaikan Sudaryono.
Laporan finance.detik.com mencatat Sudaryono memilih menekankan evaluasi serta pembenahan pengelolaan ketimbang penghentian program. Arah itu ditujukan agar MBG dapat dijalankan dengan lebih baik dan lebih transparan.
Peringatan terhadap Pihak yang Mengaku Dekat
Selain membahas evaluasi, Sudaryono memberi peringatan mengenai pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengannya. Ia meminta masyarakat dan jajaran pelaksana berhati-hati terhadap orang yang membawa nama keluarga, teman, alumni, atau hubungan lainnya untuk memperoleh perlakuan khusus.
Peringatan itu juga mencakup kemungkinan adanya permintaan uang maupun tekanan kepada jajaran internal BGN dan SPPG. Sudaryono menegaskan tindakan tersebut tidak memiliki hubungan dengannya.
“Siapapun itu yang dia melakukan tindak perbuatan yang nggak bener, saya pastikan tidak ada hubungannya, silahkan dilaporkan saja ke pihak berwajib,” tegas Sudaryono. Pesan itu disampaikan untuk mencegah intervensi dan praktik tidak semestinya dalam pelaksanaan MBG.
Dengan penegasan tersebut, BGN diarahkan untuk merespons kritik melalui pembenahan operasional dan pengawasan. Sudaryono menempatkan keamanan gizi penerima manfaat serta tata kelola program sebagai agenda utama lembaga.
