Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 sementara turun Rp 39 triliun, dari rencana awal Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun. Namun, angka tersebut belum menjadi keputusan akhir karena penataan penerima manfaat dan sistem distribusi masih berlangsung.
Perubahan kebutuhan dana akan sangat bergantung pada hasil penyisiran data 62,7 juta penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) juga sedang membenahi penyaluran makanan ke sekolah agar tidak terjadi tumpang tindih layanan.
Anggaran Rp 229 Triliun Masih Bersifat Sementara
Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah menyampaikan efisiensi anggaran untuk 2026 masih dapat berubah. Menurutnya, ruang penghematan berikutnya bisa muncul setelah proses refocusing atau penataan ulang penerima manfaat selesai dilakukan.
Lili menyatakan anggaran yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp 268 triliun telah menjadi Rp 229 triliun untuk sementara waktu. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor BGN pada Selasa, 21 Juli 2026.
| Komponen | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Rencana awal anggaran MBG 2026 | Rp 268 triliun | Anggaran sebelum efisiensi sementara |
| Anggaran setelah efisiensi | Rp 229 triliun | Masih dapat berubah setelah penataan ulang |
| Pengurangan sementara | Rp 39 triliun | Selisih dari rencana anggaran awal |
BGN belum menetapkan Rp 229 triliun sebagai target efisiensi final. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa pembenahan tata kelola menjadi perhatian utama, bukan sekadar besaran pemangkasan anggaran.
Penataan itu mencakup kecocokan antara jumlah penerima manfaat, sekolah yang dilayani, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Jika data penerima berubah setelah diverifikasi, kebutuhan pendanaan program juga dapat ikut menyesuaikan.
Sekolah yang Dilayani Dua SPPG Jadi Temuan Penting
Salah satu persoalan yang ditemukan BGN adalah adanya sekolah yang menerima layanan dari dua SPPG berbeda. Dalam contoh yang disampaikan Agustina, siswa kelas 1 hingga kelas 3 mendapat layanan dari SPPG A, sedangkan kelas 4 hingga kelas 6 ditangani SPPG B.
Temuan tersebut muncul ketika data layanan MBG disandingkan dengan Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. BGN menilai kondisi itu perlu diperiksa lebih jauh agar cakupan distribusi di setiap sekolah dapat dihitung secara akurat.
Sinkronisasi distribusi menjadi penting untuk mencegah satu sekolah menerima pelayanan yang terpecah dari dua jalur berbeda. Pembenahan ini juga diharapkan membuat pemetaan penerima manfaat lebih rapi sebelum kebutuhan anggaran ditetapkan.
Presiden Prabowo Subianto memberi BGN waktu satu bulan untuk mempertajam tata kelola program MBG. Masa tersebut digunakan untuk menyisir kembali data penerima serta memperbaiki mekanisme penyaluran makanan ke sekolah.
Refocusing Penerima Akan Menentukan Anggaran Akhir
Jumlah 62,7 juta penerima manfaat menjadi salah satu faktor terbesar dalam perhitungan anggaran MBG 2026. BGN masih menelaah apakah seluruh data penerima dan pola layanan yang ada telah sesuai dengan kebutuhan program.
Agustina menyebut hasil penyisiran data akan mengikuti proses pembenahan tata kelola yang sedang dilakukan. Karena itu, pemangkasan Rp 39 triliun belum menutup kemungkinan adanya perubahan anggaran pada tahap berikutnya.
Besaran akhir anggaran MBG 2026 akan bergantung pada hasil refocusing penerima manfaat serta penyelarasan distribusi melalui SPPG. Pemeriksaan tersebut menjadi penentu apakah kebutuhan dana tetap berada di Rp 229 triliun atau kembali mengalami penyesuaian.
