Biaya listrik berbasis diesel di pulau terpencil berpeluang ditekan melalui perpaduan pembangkit listrik tenaga surya dan hidrogen. Di Pulau Rengit, Kepulauan Bangka Belitung, skema ini ditargetkan memangkas biaya pembangkitan yang sebelumnya disebut mencapai Rp 20.000 per KWh.
Pemerintah menempatkan proyek tersebut dalam agenda dedieselisasi pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Langkah ini menjadi bagian dari 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut seluruh inisiatif itu telah menarik investasi Rp 32 triliun. Perkembangan tersebut disampaikan dalam Global Hydrogen Ecosystem Summit 2026 di Jakarta.
“Kami saat ini punya 93 inisiatif pengembangan ekosistem hidrogen yang proyek-proyeknya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Proyek-proyek ini melahirkan investasi sebesar Rp 32 triliun yang akan kita kawal,” ujar Eniya.
Hidrogen untuk Menekan Ketergantungan Diesel
Program dedieselisasi menyasar PLTD di Sumba, Nusa Tenggara Timur, serta Pulau Rengit. Pembangkit yang selama ini mengandalkan diesel diarahkan beralih ke sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Di Pulau Rengit, hidrogen tidak diposisikan sebagai satu-satunya sumber listrik. Hidrogen digunakan sebagai media penyimpanan energi untuk melengkapi pasokan dari pembangkit listrik tenaga surya.
Menurut Eniya, kerja sama dengan PLN dalam proyek ini dapat menurunkan biaya pembangkitan dari sekitar satu dolar menjadi 25 sen. Penurunan biaya tersebut menjadi perhatian karena wilayah terpencil umumnya menghadapi ongkos penyediaan listrik yang tinggi saat memakai diesel.
| Sektor | Program atau Lokasi | Peran Hidrogen |
|---|---|---|
| Kelistrikan | PLTD Sumba dan Pulau Rengit | Mendukung dedieselisasi dan penyimpanan energi |
| Transportasi | Bus H2 DDF | Dipadukan dengan biosolar dalam sistem dual fuel |
Pengembangan hidrogen ini mencakup sektor kelistrikan, transportasi, dan industri yang perlu menurunkan emisi. Pemerintah juga memandang ekosistem tersebut sebagai salah satu jalur untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Bus H2 DDF Uji Sistem Bahan Bakar Ganda
Selain pembangkit listrik, pemanfaatan hidrogen juga diuji pada armada bus melalui proyek pilot Bus H2 DDF. Kementerian ESDM mengembangkan program ini bersama PT PLN (Persero) dan Perum Damri.
Sistem dual fuel memungkinkan biosolar dan gas hidrogen digunakan dalam satu mesin. Pendekatan tersebut ditujukan untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil tanpa mengganti seluruh armada yang sudah beroperasi.
PT Sucofindo (Persero) mendukung pengujian, inspeksi, dan sertifikasi independen untuk proyek tersebut. Sementara itu, PT Tritunggal Prakarsa Global menjadi pelaksana proyek percontohan bus.
Bus H2 DDF memakai mesin diesel Hino enam silinder berkapasitas 7.684 cc yang dipasangi sistem hidrogen. Kendaraan ini menggunakan 16 tabung hidrogen, masing-masing berkapasitas 50 liter dengan tekanan nominal 200 bar dan tekanan kerja 150 bar.
| Jenis Emisi | Penurunan Menurut Pengujian Sucofindo |
|---|---|
| Opasitas | 57,66 persen |
| Karbon monoksida | 45,45 persen |
| Karbon dioksida | 39,37 persen |
| Nitrogen oksida | 21,16 persen |
Berdasarkan pengujian PT Sucofindo, sistem H2 DDF menurunkan emisi opasitas hingga 57,66 persen. Pengurangan emisi karbon monoksida tercatat 45,45 persen, karbon dioksida 39,37 persen, serta nitrogen oksida 21,16 persen.
Eniya mengatakan penerapan bahan bakar ganda tidak hanya diarahkan untuk bus. Pengembangannya juga disiapkan untuk mobil penumpang, drone, dan alat angkat seperti forklift.
