Data keterlibatan ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat dalam judi online memunculkan alarm serius. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku terkejut dan prihatin setelah menerima temuan transaksi yang nilainya disebut mencapai Rp800 juta dalam setahun pada salah satu ASN.
Yang lebih mengkhawatirkan, total transaksi haram yang melibatkan abdi negara di Jawa Barat disebut terus naik dan kini menyentuh puluhan miliar rupiah per tahun. Bagi Erwan, kondisi itu bukan sekadar pelanggaran disiplin, tetapi juga cerminan krisis etika yang perlu segera dibenahi.
Data lengkap, tapi identitas tak dibuka
Erwan menyebut data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan memuat identitas lengkap, mulai dari nama hingga alamat. Ia mengatakan ada ASN dengan nilai transaksi yang mencapai ratusan juta rupiah, sehingga kasus ini dinilai sangat memprihatinkan.
Meski sudah memiliki data by name by address, Pemprov Jabar memilih tidak membuka identitas para ASN yang terlibat. Pemerintah provinsi menempuh jalur penegakan disiplin melalui Inspektorat dengan mekanisme pembinaan internal secara bertahap.
Persoalan yang tak lagi berhenti di kelompok tertentu
Menurut Erwan, judi online dan pinjaman online di Jawa Barat sudah merambah banyak lapisan. Praktik itu tidak hanya menyasar kelompok berpenghasilan rendah, tetapi juga pejabat, anggota TNI, Polri, dan ASN.
Ia juga menyoroti besarnya beban sosial Jawa Barat sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, sekitar 51 juta jiwa. Dalam pandangannya, skala penduduk membuat persoalan seperti judol dan pinjol menjadi semakin krusial untuk ditangani.
Pemanggilan dan pengawasan akan diperkuat
Erwan mengatakan pihaknya akan memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Langkah itu diambil agar kasus serupa tidak terus bertambah dari tahun ke tahun.
Di saat yang sama, Pemprov Jabar juga meminta masukan dan intervensi dari Ombudsman RI untuk membenahi persoalan pelayanan publik lainnya. Salah satu yang dibahas adalah evaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru agar pola maladministrasi tidak berulang.
Ombudsman soroti etika publik
Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menilai keterlibatan aparatur negara dalam lingkaran judi dan pinjol telah mencoreng etika publik. Ia menegaskan masalah ini tidak hanya menyangkut hukum, tetapi juga berpotensi memicu maladministrasi dalam pelayanan masyarakat.
Maneger menyebut Ombudsman perwakilan Jawa Barat siap memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Menurut dia, aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan semacam ini layak mendapat perhatian serius dari semua pihak terkait.