Ombudsman RI

Kisruh pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 kini masuk ke ranah pengawasan. Sejumlah orang tua siswa bersama pegiat pendidikan resmi melaporkan Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI setelah rangkaian masalah pendaftaran terus menumpuk. Masalah itu tidak berhenti pada keluhan teknis semata. Gangguan aplikasi, lambannya penanganan pengaduan, dan membeludaknya warga yang datang langsung ke Kantor Disdik Jabar membuat sorotan publik terhadap proses penerimaan murid baru semakin tajam. Disdik Jabar menyatakan siap mengikuti proses di Ombudsman Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto merespons laporan tersebut dengan menyatakan pihaknya menghormati langkah masyarakat. Ia menegaskan Disdik Jabar siap mengikuti seluruh proses yang berjalan di Ombudsman dan tidak akan menghindari pemeriksaan. Purwanto juga menekankan bahwa pengaduan ke Ombudsman merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam sistem hukum. Dalam keterangannya, ia mengatakan, “Ya kita persilakan tentu kalau ada aduan, kita ngikut aja.” Ia menambahkan, “Kita ngikutin kan negara hukum.” Masalah teknis sebelumnya sudah memicu pencopotan pejabat Tikomdik Sebelum laporan ke Ombudsman masuk, kisruh PCMB 2026 lebih dulu memicu langkah tegas dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Jabar, Suhendar, dicopot setelah dinilai tidak mampu menangani persoalan teknis yang menghambat proses pemetaan calon siswa. Persoalan yang muncul tidak hanya soal akses sistem, tetapi juga menyentuh validitas data dan mekanisme pendaftaran peserta. Kondisi itu membuat penyelenggaraan PCMB di Jawa Barat terus berada di bawah sorotan publik. Dedi Mulyadi sebelumnya melakukan sidak langsung ke Disdik Jabar dan mendengar penjelasan tim Tikomdik. Setelah itu, ia memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat, Dedi Supandi, untuk menonaktifkan pejabat yang bertanggung jawab atas sistem tersebut. “Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu,” tegas KDM pada Rabu (10/6/2026). Keluhan orang tua masih terus mengalir Gelombang keluhan dari orang tua murid menjadi salah satu pemicu utama membesarnya masalah ini. Laporan yang diterima pemerintah daerah tidak hanya datang dari jalur resmi, tetapi juga dari warga yang mengalami kendala saat mengikuti tahapan PCMB di Disdik Jabar. Di tengah tuntutan publik atas layanan yang lebih tertib dan responsif, Disdik Jabar kini harus menghadapi pemeriksaan serta pengaduan yang sudah masuk ke Ombudsman RI. Proses ini membuat pelaksanaan penerimaan murid baru di Jawa Barat 2026 tetap menjadi perhatian utama di tingkat daerah. Source: www.tarungnews.com

Kisruh PCMB Jabar Melebar ke Ombudsman, Disdik Kini Harus Hadapi Pemeriksaan