Megawati Soekarnoputri menilai Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah tak lagi mampu menjawab kebutuhan dunia saat ini. Dalam orasi kebangsaan pada peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai, Lenteng Agung, ia mendesak reformasi total agar lembaga internasional itu kembali relevan menghadapi krisis global.
Menurut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan tersebut, perubahan itu tidak cukup bersifat simbolik. Megawati menilai struktur PBB masih diwarisi logika politik pasca-Perang Dunia II yang memberi ruang istimewa bagi negara-negara besar, sehingga keputusan dunia kerap tidak berjalan setara.
Menghidupkan lagi gagasan Bung Karno
Megawati mengaitkan pandangannya dengan pidato Presiden pertama RI Soekarno di PBB pada 30 September 1960 berjudul “To Build The World a New”. Ia menyebut inti pesan Bung Karno kala itu adalah mendorong pembaruan atau re-tooling PBB supaya hubungan antarbangsa bisa berdiri di atas kesetaraan.
Dalam kerangka itu, Megawati menilai perjuangan untuk merombak PBB bukan gagasan baru. Ia melihat seruan tersebut sebagai lanjutan dari pemikiran geopolitik Bung Karno yang menempatkan bangsa-bangsa setara di forum internasional.
Sorotan pada hak veto
Salah satu poin paling tegas dari pernyataan Megawati adalah soal hak veto. Ia menilai hak istimewa yang dimiliki negara tertentu di tubuh PBB memperlebar ketimpangan dan membuat negara lain tidak memiliki posisi yang benar-benar seimbang dalam pengambilan keputusan global.
Megawati mendorong agar hak veto dihapus dari sistem yang berlaku sekarang. Ia menilai perubahan itu penting untuk mengakhiri dominasi kekuatan besar dan membuka jalan bagi tata dunia yang lebih adil bagi seluruh negara.
Pancasila sebagai landasan dunia
Selain veto, Megawati juga menyebut Pancasila perlu dimasukkan ke dalam perubahan Piagam PBB. Ia memandang Pancasila bukan hanya dasar negara Indonesia, tetapi juga nilai yang dapat menjadi titik temu dalam membangun relasi internasional yang lebih adil dan tidak tunduk pada dominasi pihak tertentu.
Dalam pandangan Megawati, Pancasila menawarkan prinsip kesetaraan dan kerja sama yang bisa digunakan sebagai dasar moral dan politik dalam hubungan antarbangsa. Ia menekankan bahwa dunia membutuhkan rujukan nilai yang mampu meredam pertarungan kepentingan sempit.
Usulan markas PBB dipindahkan
Megawati juga mengusulkan agar Markas Besar PBB dipindahkan ke lokasi yang netral. Menurut dia, langkah itu perlu agar organisasi dunia tersebut tidak terlalu dekat dengan pengaruh persaingan negara-negara besar yang selama ini membayangi proses pengambilan keputusan.
Gagasan itu memperkuat kritiknya terhadap struktur PBB saat ini. Megawati menilai lembaga internasional tersebut harus dibenahi dari akar agar benar-benar dapat berdiri di atas prinsip kebersamaan dan tidak tersandera kepentingan geopolitik tertentu.
Krisis global dan ancaman baru
Dalam orasinya, Megawati juga menyoroti situasi dunia yang sedang dilanda ketegangan di berbagai kawasan. Ia menyebut Venezuela dan serangan terhadap Iran sebagai contoh bahwa tatanan internasional kini berada dalam kondisi rapuh dan mudah terguncang.
Ia menilai dunia memerlukan cara pandang baru untuk mencegah konflik terus meluas. Menurut Megawati, semangat Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan pidato Bung Karno dapat menjadi rujukan penting untuk mencari jalan keluar dari krisis yang berulang.
Dorongan KAA Jilid II
Megawati turut mengingatkan bahwa ancaman neokolonialisme dan imperialisme tidak hilang, melainkan hadir dalam bentuk yang lebih modern. Karena itu, ia mendorong agar Konferensi Asia Afrika Jilid II segera digelar sebagai ruang bagi bangsa-bangsa untuk merumuskan arah baru dunia.
Ia menilai forum semacam itu bisa menjadi kompas bagi negara-negara yang ingin memperjuangkan kesetaraan dan kemandirian. Dalam pandangannya, warisan pemikiran Bung Karno masih relevan untuk menjawab tantangan global yang belum selesai hingga kini.
