Pemerintah tidak lagi menggunakan angka Rp268 triliun sebagai patokan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Besaran baru masih disusun bersamaan dengan perombakan tata kelola agar pelaksanaan program dinilai lebih efisien.
Penyesuaian ini belum menghasilkan angka final, termasuk soal kemungkinan anggaran berada di kisaran Rp170 triliun atau nominal lain. Pemerintah dan Badan Gizi Nasional masih menyiapkan pembahasan untuk menentukan kebutuhan pembiayaan yang paling sesuai.
Anggaran Baru Menunggu Pembahasan Pemerintah dan BGN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan bertemu Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, pada akhir pekan. Pertemuan itu akan membahas langkah efisiensi dalam anggaran MBG.
Usai paparan APBN KiTA pada Selasa, 21 Juli 2026, Purbaya menyatakan belum dapat memastikan angka yang akan dibicarakan. Ia menyebut pembahasan mengenai Rp170 triliun maupun nominal lain masih menunggu pertemuan dengan pimpinan BGN.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, menegaskan anggaran program tersebut telah jauh berkurang dari rencana awal Rp268 triliun. Namun, ia belum mengungkapkan nilai terbaru karena proses penataan belum selesai.
Perubahan anggaran berkaitan dengan upaya memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis. BGN juga sedang mencari skema yang lebih adil melalui refocusing anggaran.
| Aspek Penataan | Kondisi Saat Ini | Arah Pembahasan |
|---|---|---|
| Anggaran MBG | Tidak lagi Rp268 triliun | Menentukan angka yang lebih efisien |
| Biaya per porsi | Rp15.000 tidak harus sama di semua daerah | Menyesuaikan harga pangan wilayah |
| Titik layanan | 27.469 titik akan ditata kembali | Merapikan data dan pelaksanaan |
| Titik pembangunan | Sekitar 13.000 titik bertanda centang biru | Dibangun oleh BGN |
Biaya Makan Tidak Lagi Diseragamkan
Salah satu bagian penting dalam evaluasi adalah nilai anggaran untuk setiap porsi makanan. Agustina menjelaskan angka Rp15.000 tidak harus diterapkan seragam di seluruh daerah.
Harga pangan yang berbeda antarwilayah menjadi alasan pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel. Dengan pendekatan ini, biaya per porsi dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing lokasi.
Skema tersebut diarahkan untuk menghindari penggunaan satu nominal yang sama bagi seluruh daerah. Penyesuaian biaya diharapkan menjadi bagian dari tata kelola anggaran yang lebih tepat sasaran.
Presiden Beri Waktu Satu Bulan
Presiden Prabowo Subianto memberi waktu satu bulan untuk mencari solusi perbaikan tata kelola MBG. Tenggat itu menjadi dasar bagi BGN untuk merapikan sejumlah aspek sebelum angka anggaran final diumumkan.
Fokus perbaikan tidak hanya berada pada nilai belanja, tetapi juga pada kesiapan titik layanan dan data penerima manfaat. Kedua unsur tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program yang masih berjalan.
BGN melakukan pengecekan terhadap titik SPPG yang telah beroperasi. Lembaga ini juga menyiapkan basis data untuk setiap penerima manfaat program.
Agustina menyebut terdapat 27.469 titik yang perlu ditata kembali karena sudah tercatat dalam pelaksanaan sebelumnya. Penataan ini dilakukan untuk merapikan titik-titik layanan yang telah terlanjur masuk dalam sistem.
Selain titik yang sudah berjalan, BGN menaruh perhatian pada lokasi yang masih dalam proses pembangunan. Sekitar 13.000 titik telah mendapat tanda centang biru dan dibangun oleh BGN.
Hasil penataan titik layanan, pembaruan data penerima, serta penyesuaian biaya per porsi akan memengaruhi kebutuhan anggaran akhir. Pemerintah belum mengumumkan kapan angka baru anggaran MBG akan ditetapkan.
