Kementerian Pekerjaan Umum menghadapi selisih anggaran yang lebar untuk agenda infrastruktur 2027. Kebutuhan dana yang diajukan mencapai Rp 219,81 triliun, sementara pagu indikatif yang baru ditetapkan hanya Rp 98,47 triliun.
Artinya, masih ada sekitar Rp 121,34 triliun kebutuhan yang belum tertampung dalam rancangan APBN. Meski begitu, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan program kerja tidak akan berhenti karena proyek prioritas sudah dipetakan lebih dulu.
Fokus tetap pada proyek yang paling mendesak
Dody menyebut kementerian sudah menentukan pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan dengan dana yang tersedia. Fokus utamanya adalah memastikan setiap rupiah masuk ke program yang paling mendesak dan tetap relevan dengan kebutuhan lapangan.
Menurut dia, ruang penyesuaian masih terbuka karena kementerian kerap menerima tambahan anggaran di tengah jalan. Hal itu, kata Dody, pernah terjadi pada 2026 saat kementerian memperoleh dana tambahan untuk mendesain kebutuhan baru.
Skema alternatif ikut disiapkan
Untuk menutup kebutuhan pendanaan, Kementerian PU juga mendorong penggunaan skema di luar anggaran negara. Salah satu opsi yang diperkuat adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.
Kementerian juga ingin memperbesar keterlibatan swasta dalam pendanaan maupun pelaksanaan proyek. Dody menyebut pendekatan ini akan diarahkan ke sejumlah pekerjaan, termasuk proyek jalan di perbatasan yang menggunakan skema pinjaman.
Waktu masih ada, pembiayaan jadi kunci
Menurut Dody, waktu menuju 2027 masih panjang sehingga penyusunan kebutuhan anggaran masih bisa ditata bertahap. Ia juga meminta agar proses perencanaan tetap berjalan seperti biasa agar kegiatan inti kementerian tidak terganggu.
Kondisi ini menunjukkan betapa besarnya beban kerja yang harus ditopang Kementerian PU dalam dua tahun ke depan. Dengan kebutuhan Rp 219,81 triliun dan pagu indikatif yang baru mencapai Rp 98,47 triliun, strategi pembiayaan menjadi penentu agar pembangunan infrastruktur tetap bergerak.