Kenaikan harga BBM non-subsidi kembali memicu kritik dari PDI Perjuangan. Mufti Anam menilai penyesuaian harga itu berpotensi menambah tekanan bagi masyarakat yang daya belinya masih lemah.
Lebih dari sekadar soal harga, Mufti juga menyoroti cara pemerintah mengumumkan kebijakan tersebut. Ia menyebut keputusan itu terkesan mendadak dan minim penjelasan kepada publik, padahal dampaknya bisa merembet ke banyak sektor.
DPR Mengaku Tidak Pernah Dilibatkan
Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan DPR tidak mendapatkan informasi lebih dulu sebelum kebijakan disampaikan ke publik. Ia menilai lembaga pengawas dan mitra pemerintah di sektor energi seharusnya dilibatkan dalam pembahasan awal.
“Bahkan DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pun tidak pernah mendapatkan informasi maupun diajak berdiskusi sebelumnya,” kata Mufti dalam keterangannya, Kamis (11/6).
Mufti menambahkan, pola seperti ini bukan hal baru. Menurut dia, Komisi VI DPR sudah beberapa kali mengingatkan pemerintah agar lebih terbuka saat merumuskan kebijakan strategis di sektor energi.
Harga BBM Dinilai Punya Efek Berantai
Mufti menegaskan BBM bukan komoditas biasa. Perubahan harga bahan bakar dapat memengaruhi ongkos transportasi, biaya usaha, distribusi barang, sampai harga kebutuhan pokok.
Karena itu, ia menilai setiap kebijakan terkait BBM harus disusun secara transparan dan hati-hati. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
“BBM memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu kebijakan yang menyangkut BBM harus dilakukan secara transparan, hati-hati, dan penuh empati terhadap kondisi rakyat,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Membuka Alasan Kenaikan
Mufti meminta pemerintah dan PT Pertamina menjelaskan alasan kenaikan harga BBM non-subsidi secara terbuka. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui faktor yang membuat harga berubah dan langkah yang disiapkan untuk menahan dampaknya.
Menurut dia, kekecewaan publik sering kali tidak hanya muncul karena kenaikan harga, tetapi juga karena minimnya komunikasi dari pihak pemerintah. Ia menilai penjelasan yang memadai akan membantu masyarakat memahami keputusan yang diambil.
“Yang membuat masyarakat kecewa sering kali bukan hanya karena harga naik, tetapi karena mereka merasa tidak diajak bicara dan tidak diberikan penjelasan yang memadai,” kata Mufti.
Isyarat Aspirasi dari Publik
Mufti juga menanggapi video bertajuk My Little Bolu Ketan yang sempat viral dan dikaitkan dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ia menilai video itu bukan sekadar pujian, melainkan bentuk harapan agar pemerintah lebih hadir menjaga stabilitas harga.
“Itu adalah cara rakyat menyampaikan harapan secara baik-baik kepada pemerintah,” ujarnya. Ia menambahkan, pemerintah perlu lebih peka membaca aspirasi publik di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya membaik.
Mufti berharap pemerintah lebih terbuka dalam menyusun kebijakan strategis ke depan agar masyarakat dan DPR dapat memahami alasan di balik setiap keputusan. Dengan komunikasi yang lebih jelas, pengawasan publik terhadap kebijakan energi juga dinilai bisa berjalan lebih konstruktif.