Pemerintah mulai menata ulang program Makan Bergizi Gratis setelah jumlah dapur umum atau SPPG melonjak jauh di atas rencana awal. Lonjakan itu dinilai berpotensi memicu pemborosan anggaran negara hingga Rp12 triliun dalam setahun.
Evaluasi besar-besaran ini dilakukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan, tetapi lebih tepat sasaran dan lebih efisien. Pemerintah juga menyoroti adanya indikasi jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang disebut ikut mendorong pembengkakan jumlah dapur.
Jumlah titik melampaui rencana awal
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut jumlah titik SPPG yang semula direncanakan 21.000 kini sudah mencapai 27.877 unit. Artinya, ada tambahan 6.877 titik dari rencana awal yang harus segera ditata ulang.
Setiap dapur menerima dukungan operasional Rp6 juta per hari dari negara. Dengan tambahan ribuan titik itu, pengeluaran negara berpotensi melewati Rp1 triliun per bulan dan menembus sekitar Rp12 triliun per tahun.
Zulkifli menyebut kondisi tersebut sebagai pemborosan yang perlu segera dibenahi. Pemerintah menargetkan penataan ulang bisa diselesaikan dalam waktu sekitar satu bulan tanpa menghentikan layanan yang sudah berjalan.
Wilayah 3T ikut melonjak
Lonjakan serupa juga terjadi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dari proyeksi awal 2.000 titik, jumlahnya membengkak menjadi 8.617 titik, dengan 6.138 titik di antaranya sudah memiliki surat keputusan dari Badan Gizi Nasional.
Di tahap pembenahan, pemerintah memprioritaskan daerah yang paling tertinggal lebih dulu. Wilayah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan layanan akan dikaji ulang agar sumber daya bisa dialihkan ke titik yang lebih mendesak.
Salah satu opsi yang ikut dipertimbangkan adalah pengurangan jatah bagi siswa di sekolah elite. Langkah itu dibahas agar distribusi manfaat program lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Fokus bergeser ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang mengatakan lembaganya kini memusatkan perhatian ke wilayah 3T dan kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia juga menegaskan bahwa di sejumlah daerah pelosok, jumlah penerima manfaat sangat kecil sehingga pembangunan dapur baru tidak selalu efisien.
Menurut Nanik, ada wilayah yang hanya memiliki puluhan penerima manfaat, bahkan sekitar 200, 81, hingga 47 orang. Dalam kondisi seperti itu, fasilitas yang sudah ada dinilai lebih masuk akal untuk dipakai dibanding membangun gedung baru.
Pemerintah juga menyiapkan alternatif pembiayaan di luar APBN. Opsi yang dibuka antara lain CSR BUMN, hibah dari negara lain, serta dukungan yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur.
Fasilitas yang sudah ada ikut dimanfaatkan
Pelibatan perusahaan swasta dan pemanfaatan fasilitas eksisting menjadi bagian dari strategi efisiensi. Kantin sekolah atau dapur yang sudah ada disebut bisa dipakai agar anggaran tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.
BGN juga menegaskan akan bertindak tegas terhadap pengelola dapur program yang tidak memenuhi standar kelayakan operasional. Jika dapur tidak sesuai ketentuan, lembaga itu menyatakan siap melakukan suspend.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut percepatan penyaluran di daerah perbatasan menjadi agenda mendesak. Pemerintah ingin memastikan manfaat program segera diterima masyarakat di wilayah 3T dan kelompok 3B.
Prasetyo juga mencatat adanya peningkatan signifikan dalam dua minggu terakhir pada penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah lima tahun. Ia mengatakan masalah program dibagi ke dalam beberapa klaster agar pembenahan bisa dilakukan lebih rapi, sementara layanan yang sudah berjalan tetap diminta beroperasi tanpa terganggu.