Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menahan dampak kenaikan BBM non-subsidi agar harga pangan tidak ikut melonjak. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan stabilitas bahan pokok menjadi perhatian utama karena biaya logistik berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Meski harga kebutuhan pokok hingga kini masih terpantau stabil, pemantauan lapangan sudah disiapkan lebih dini. Koordinasi juga dilakukan dengan Bank Indonesia, BUMD, dan berbagai pihak lain untuk memperkuat pengawasan harga di daerah.
TPID Digerakkan Pantau Sejak Awal
Tim Pengendalian Inflasi Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ikut digerakkan untuk membaca potensi gejolak sebelum membesar. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu perubahan harga terlihat jelas, tetapi langsung menyiapkan respons sejak awal.
Luthfi menyampaikan bahwa jika harga bahan pokok penting mulai naik, BUMD harus turun mengambil alih. Langkah itu diarahkan agar pasokan tetap tersedia dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Kekhawatiran terbesar muncul dari naiknya biaya distribusi setelah BBM non-subsidi terkerek. Kondisi ini dinilai bisa merembet ke pangan meski pergerakan harga di lapangan belum menunjukkan lonjakan.
Tekanan Harga Bisa Lebih Berat dari Data
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai gejolak harga pangan tidak cukup dibaca dari angka inflasi semata. Menurut dia, data makro bisa terlihat terkendali, tetapi beban nyata di rumah tangga dapat jauh lebih berat.
Wisnu menjelaskan bahwa pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Saat pengeluaran rumah tangga banyak terserap untuk makan, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat langsung menekan daya beli riil dan meningkatkan beban psikologis.
Ia mendorong pemerintah daerah merespons tekanan harga secara taktis, bukan hanya reaktif. Operasi pasar, fasilitasi distribusi antardaerah, dan kerja sama langsung dengan sentra produksi disebut sebagai langkah darurat yang realistis.
Wisnu juga menilai daerah perlu mengurangi ketergantungan pada satu wilayah produksi. Sejumlah daerah, kata dia, sudah menunjukkan praktik baik lewat pemendekan rantai pasok dan penguatan produksi hortikultura lokal.
Efek ke Sektor Keuangan Mulai Diantisipasi
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah-DI Yogyakarta memproyeksikan kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah dapat berdampak pada tingkat non-performing loan di industri jasa keuangan. Karena itu, OJK meminta industri keuangan melakukan stress test sebagai langkah antisipasi.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Hidayat Prabowo, mengatakan industri perbankan mulai bersikap waspada, terutama yang memiliki eksposur terhadap valuta asing. OJK juga tengah mengkaji kemungkinan kebijakan relaksasi seperti yang pernah diterapkan pada masa pandemi Covid-19.
Hidayat menambahkan, pihaknya terus mencermati kemampuan industri jasa keuangan untuk beradaptasi. Di tengah tekanan biaya dan potensi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, pengawasan dini diarahkan agar dampaknya tidak melebar ke sektor lain.