Usulan kenaikan bantuan stimulan rumah rusak berat dari Rp60 juta menjadi Rp80 juta bukan sekadar soal menambah anggaran. Pemerintah ingin rumah pengganti bagi penyintas bencana benar-benar lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati dalam jangka panjang.
Langkah itu muncul di tengah percepatan pemulihan permanen bagi warga terdampak bencana yang kehilangan tempat tinggal. Di saat harga material terus naik, standar hunian yang dibangun juga dinilai perlu ikut ditingkatkan agar rumah yang diterima warga tidak berhenti di tahap “siap huni” secara minimal.
Fokus pada 2 skema huntap
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, tambahan bantuan itu akan diarahkan untuk 2 skema hunian tetap atau huntap. Skema pertama adalah huntap in-situ, yaitu rumah yang dibangun kembali di lokasi semula.
Skema kedua adalah huntap ex-situ mandiri, yakni hunian yang dibangun di lokasi baru yang dinilai lebih aman dari risiko bencana. Total kebutuhan dari kedua skema itu diperkirakan mencapai sekitar 16.000 unit.
| Skema Huntap | Penjelasan | Perkiraan Unit |
|---|---|---|
| In-situ | Dibangun kembali di lokasi semula | 8.000 |
| Ex-situ mandiri | Dibangun di lokasi baru yang lebih aman | 8.000 |
Suharyanto mengatakan data yang sudah masuk ke BNPB dari daerah sekitar 14.500 unit. Angka itu masih bergerak seiring proses pendataan dan percepatan pembangunan di lapangan.
Alasan bantuan dinaikkan
Ada 2 alasan utama di balik usulan penyesuaian bantuan tersebut, menurut Suharyanto. Pertama, harga material bangunan yang terus naik membuat dana awal dinilai makin terbatas.
Kedua, pemerintah ingin meningkatkan kualitas hunian agar penyintas menerima rumah yang lebih layak untuk dipakai dalam waktu lama. Tambahan Rp20 juta per unit diharapkan bisa langsung memperkuat mutu bangunan.
Dana tambahan itu direncanakan untuk memasang keramik di seluruh ruangan dan kamar mandi, menambah plafon, membuat plester dinding lebih halus, serta membangun teras. Dengan begitu, rumah tidak hanya selesai secara struktur, tetapi juga lebih fungsional dan nyaman.
“Kalau yang sekarang Rp60 juta tidak pakai keramik dan tidak plester halus. Kamar mandinya belum keramik. Kalau nanti tambah Rp20 juta, ya keramik semua,” ujar Suharyanto.
Pekerjaan di tiga provinsi masih berjalan
BNPB saat ini mempercepat pembangunan huntap in-situ dan ex-situ mandiri di 3 provinsi terdampak. Dari kebutuhan sekitar 16.000 unit, sekitar 800 unit huntap sudah masuk tahap pengerjaan.
Usulan kenaikan bantuan itu disebut telah mendapat kesepahaman di tingkat kementerian dan lembaga. Namun keputusan akhir masih menunggu persetujuan Presiden.
Dukungan Tito Karnavian dan usulan mekanisme DSP
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mendukung usulan kenaikan bantuan tersebut. Ia menilai langkah itu bisa mempercepat pemulihan hunian bagi warga di wilayah terdampak.
Tito juga menyoroti kompleksitas pembangunan huntap in-situ dan ex-situ mandiri karena lokasinya tersebar di banyak titik. Karena itu, Satgas PRR mengusulkan penggunaan mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) BNPB agar pelaksanaan di lapangan lebih fleksibel, cepat, dan tepat sasaran.
“Huntap yang in-situ dan ex-situ mandiri yang menjadi tanggung jawab BNPB ini lebih kompleks karena sendiri-sendiri,” kata Tito. Ia menambahkan, mekanisme DSP dinilai sesuai karena BNPB memiliki fleksibilitas dalam penanganan kebutuhan darurat dan pemulihan pascabencana.
Dorongan kenaikan bantuan ini menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya dihitung dari jumlah rumah yang dibangun. Kualitas hunian yang diterima warga kini ikut menjadi perhatian utama dalam proses pemulihan yang masih berjalan.