Pemerintah memastikan harga BBM solar khusus nelayan akan dipatok di level Rp 15.000 per liter, tetapi skema subsidinya tidak akan membebani APBN. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut dana itu akan diambil dari BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit.
Keputusan tersebut dibahas dalam rapat menteri bidang ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (13/7/2026). Dari harga solar nonsubsidi Rp 18.600 per liter, pemerintah menyiapkan subsidi Rp 3.600 per liter agar harga khusus nelayan tetap lebih rendah.
Subsidi Disiapkan Tanpa Dana APBN
Bahlil mengatakan Kementerian ESDM akan segera menerbitkan surat keputusan untuk menindaklanjuti kebijakan itu. Ia menegaskan bahwa sumber pendanaan tidak diambil dari APBN, melainkan dari dana BPDPKS.
“Nah kaitannya dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti. Nah terkait dengan subsidi tadi Pak Menko dari BP2PKS ya jadi non APBN, kita tidak pakai dana APBN, kita pakai dana dari BPDPKS,” ujar Bahlil dalam keterangan yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (13/7/2026).
Distribusi Akan Dibuat Tepat Sasaran
Selain soal pendanaan, pemerintah juga menyiapkan titik penyaluran BBM khusus nelayan agar bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Bahlil menyebut titik distribusi akan dikoordinasikan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan.
Langkah itu dibuat untuk mencegah bantuan salah sasaran saat diterapkan di lapangan. Pemerintah ingin memastikan niat membantu nelayan tetap berjalan sesuai tujuan awal dan implementasinya bisa dikendalikan dengan baik.
“Kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan tapi kemudian salah lagi dipergunakan. Nah ini yang kita akan jaga supaya implementasinya bisa dilakukan dengan baik,” tutur Bahlil.
Dengan skema tersebut, harga BBM khusus nelayan tetap berada di Rp 15.000 per liter tanpa menambah beban langsung pada APBN. Pemerintah kini menunggu tindak lanjut administratif dan pengaturan distribusi agar kebijakan itu bisa berjalan sesuai rencana.
