Penutupan musiman perikanan bagan di Desa Gangga Dua, Minahasa Utara, membawa perubahan nyata bagi penghasilan nelayan. Pendapatan per musim di desa tersebut meningkat dari sekitar Rp20 juta menjadi Rp48 juta setelah kebijakan itu disepakati bersama.
Kenaikan lebih dari dua kali lipat itu memperlihatkan bahwa perlindungan ekosistem pesisir dapat berjalan seiring dengan kebutuhan ekonomi warga. Pengelolaan laut tidak hanya diarahkan untuk menjaga alam, tetapi juga menopang mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hasil tangkapan.
Nelayan dan Ekosistem Pesisir dalam Satu Kepentingan
Gangga Dua berada di lanskap Minahasa Utara yang memiliki terumbu karang, padang lamun, serta hutan mangrove. Wilayah ini juga berfungsi sebagai kawasan penyangga Taman Nasional Bunaken dan menjadi penopang hidup ribuan warga pesisir.
Perlindungan Terumbu Karang di wilayah tersebut dikaitkan dengan pengelolaan perikanan yang lebih teratur. Empat kawasan perikanan berbasis ekosistem turut menjaga kesehatan stok 27 spesies ikan utama, termasuk kakap, kerapu, dan ikan pelagis kecil.
Media Indonesia melaporkan, capaian di Gangga Dua menjadi perhatian dalam kunjungan kerja delegasi Eropa ke Sulawesi Utara. Delegasi tersebut meninjau program perlindungan keanekaragaman laut dan penguatan perikanan pesisir.
Perwakilan dari Belanda, Austria, Prancis, Spanyol, Bulgaria, Lithuania, Belgia, Portugal, Republik Ceko, Irlandia, Denmark, Finlandia, serta Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia berdialog dengan masyarakat. Pertemuan berlangsung di enam desa, yaitu Gangga Dua, Bahoi, Lihunu, Tarabitan, Bulutui, dan GaloGalo.
Jangkauan Perlindungan di Empat Wilayah
Program yang ditinjau bernama Marine Biodiversity and Support of Coastal Fisheries in the Coral Triangle. Pelaksanaannya melibatkan Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
Pendanaan program didukung Uni Eropa melalui KfW German Development Bank dengan Wildlife Conservation Society Indonesia Program sebagai mitra kolaborasi. Inisiatif itu juga terhubung dengan program yang didanai Kementerian Lingkungan Hidup, Aksi Iklim, Konservasi Alam, dan Keselamatan Nuklir Federasi Jerman atau BMUKN.
| Capaian Program | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Kawasan konservasi perairan | 21 kawasan | Total luas 1.631.572 hektar |
| Terumbu karang terlindungi | 16.613 hektar | Didukung Uni Eropa |
| Mangrove terlindungi | 14.318 hektar | Bagian ekosistem pesisir |
| Padang lamun terlindungi | 10.582 hektar | Bagian ekosistem pesisir |
Dua program yang dikelola WCS Indonesia di bawah pengawasan KfW telah berjalan sejak 2019. Fokusnya mencakup pengelolaan kawasan konservasi perairan, tata kelola perikanan berkelanjutan, serta penghidupan masyarakat pesisir di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
Selain menjaga kawasan laut, program ini memperkuat peran kelompok masyarakat dalam kegiatan konservasi. Sebanyak 29 kelompok pengawas masyarakat atau Pokmaswas dan 19 komunitas pesisir menjalankan usaha yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan.
Usaha Warga dari Olahan Laut hingga Wisata Bahari
Di Desa Bulutui, Poklahsar Kalkop mengembangkan produk olahan seperti bakso ikan dan keripik pisang. Kegiatan tersebut membantu memperkuat kemandirian ekonomi perempuan pesisir.
Pendekatan Ekonomi Biru juga dikembangkan melalui ekowisata berbasis masyarakat di Bahoi dan Lihunu. Kelompok Sadar Wisata di dua desa itu menjalankan layanan snorkeling, homestay, dan jasa pemandu wisata.
Desa Lihunu masuk dalam daftar 500 Desa Wisata Terbaik pada Anugerah Desa Wisata Indonesia oleh Kementerian Pariwisata pada April 2024. Pengakuan itu berkaitan dengan perkembangan wisata alam yang bertumpu pada kondisi ekosistem pesisir.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Denis Chaibi menilai Indonesia memiliki peran penting sebagai rumah bagi salah satu ekosistem laut terkaya di bumi. “Kolaborasi ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian alam dapat berjalan beriringan dengan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi juga berkomitmen mengembangkan skema pembiayaan berbasis kinerja melalui BLUD. Skema tersebut ditujukan untuk mendanai pengelolaan kawasan konservasi dan perikanan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan pada pendanaan jangka pendek.
Secara keseluruhan, inisiatif ini menjangkau 5.752 penerima manfaat langsung dan sekitar 24.542 penerima manfaat tidak langsung di Sulawesi Utara serta Maluku Utara. Dukungan diberikan melalui peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan pengembangan mata pencaharian berkelanjutan.
