Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa kebocoran ekonomi dapat menghambat kemampuan negara menangani persoalan yang langsung dirasakan masyarakat. Ia menyoroti rendahnya gaji guru, keterbatasan lapangan kerja, dan masih adanya kemiskinan ekstrem sebagai pekerjaan besar pemerintah.
Peringatan itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Juli 2026. Sidang pertengahan tahun tersebut menjadi forum evaluasi Kabinet Merah Putih menjelang pidato kenegaraan Presiden pada peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Menurut Prabowo, masalah kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi nasional. Ketika kekayaan Indonesia terus mengalir keluar, ruang fiskal dan kemampuan pemerintah membiayai perbaikan layanan publik dapat semakin terbatas.
Ia menegaskan pemerintah memahami keluhan masyarakat mengenai gaji guru yang masih dinilai kurang. Ketersediaan pekerjaan serta penanganan kemiskinan ekstrem juga disebut sebagai masalah yang harus segera dihadapi.
“Kita paham, seluruh bangsa paham bahwa gaji guru-guru kita kurang, kita paham bahwa lapangan kerja kita kurang, kita paham masih banyak kemiskinan ekstrem, kita paham ini semua masalah kita paham,” kata Prabowo dalam taklimat sidang kabinet. Pernyataan itu menempatkan persoalan pendidikan, pekerjaan, dan kemiskinan dalam satu agenda kesejahteraan yang saling berkaitan.
Distorsi Ekonomi dan Kekayaan yang Mengalir Keluar
Prabowo menilai terdapat distorsi dalam perekonomian nasional yang menyebabkan kekayaan Indonesia keluar dalam jumlah besar. Kondisi ini, menurutnya, membuat negara belum sepenuhnya menikmati manfaat dari sumber daya yang dimiliki.
Ia menyebut aliran keluar tersebut mencapai skala yang signifikan setiap tahun. “Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun,” ujar Prabowo.
| Fokus Persoalan | Kondisi yang Disorot | Arah Penanganan |
|---|---|---|
| Gaji guru | Masih dinilai kurang | Menjadi persoalan yang perlu diselesaikan pemerintah |
| Lapangan kerja | Masih kurang | Masuk tantangan kesejahteraan masyarakat |
| Kemiskinan ekstrem | Masih ada di masyarakat | Perlu ditangani melalui kerja pemerintah |
| Kebocoran ekonomi | Kekayaan mengalir keluar secara signifikan | Tidak boleh dibiarkan berlanjut |
Penanganan kebocoran ekonomi, dalam pandangan Presiden, bukan sekadar isu tata kelola keuangan. Langkah tersebut berkaitan dengan kapasitas negara untuk membiayai penyelesaian masalah sosial dan ekonomi yang telah lama membebani masyarakat.
Prabowo mengatakan mandat rakyat kepada pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan rutinitas pemerintahan. Pemerintah, menurutnya, diberi tanggung jawab untuk menghadapi persoalan mendasar dan mencari jalan keluarnya.
“Kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa. Karena itu, saya ingatkan kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah,” kata Prabowo.
Evaluasi Kinerja Kabinet
Di tengah berbagai tantangan itu, Prabowo menyampaikan pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis dalam sekitar 18 bulan pertama masa pemerintahannya. Capaian tersebut disebut sebagai modal untuk meneruskan perbaikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sidang kabinet juga membahas capaian serta tantangan di bidang ekonomi, pangan, dan kesejahteraan masyarakat. Fokus pada penutupan celah kerugian negara dipandang penting agar manfaat kekayaan nasional dapat lebih besar dirasakan rakyat.
