Tekanan maritim di sekitar Taiwan meningkat setelah 55 kapal pemerintah China terdeteksi beroperasi di kawasan tersebut sepanjang Juni 2026. Lonjakan ini memicu kekhawatiran bahwa jalur pasokan penting Taiwan dari arah Samudra Pasifik dapat menjadi sasaran gangguan.
Yang menjadi perhatian Taipei bukan semata jumlah kapal, melainkan pola kehadiran kapal penjaga pantai dan kapal riset China di perairan strategis. Seorang pejabat senior Penjaga Pantai Taiwan menilai situasi itu dapat berkembang menuju blokade atau kondisi yang setara dengan “perang semu”.
Lonjakan Aktivitas dalam Sebulan
Data Penjaga Pantai Taiwan menunjukkan jumlah kapal pemerintah China di sekitar pulau utama naik tajam dibandingkan bulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut belum memasukkan aktivitas kapal China di dekat pulau-pulau Taiwan yang berada lebih dekat dengan pesisir China.
| Periode | Jumlah Kapal | Perbandingan |
|---|---|---|
| Juni 2026 | 55 kapal | Naik 83% dari Mei |
| Mei 2026 | 30 kapal | – |
| Periode sama tahun sebelumnya | 25 kapal | Naik 120% secara tahunan |
Kehadiran kapal-kapal itu memperbesar beban pengawasan Taiwan di laut, terutama pada wilayah yang menjadi penghubung pulau tersebut dengan kawasan Pasifik. Jalur ini dipandang penting karena berkaitan dengan kelancaran pelayaran serta hubungan Taiwan dengan para sekutunya.
Menurut laporan CNBC Indonesia yang mengutip Reuters, Taiwan telah menyiapkan respons jika tekanan di laut meningkat. Seorang pejabat senior Penjaga Pantai Taiwan mengatakan, “Jika situasinya meningkat menjadi blokade, atau yang sudah setara dengan perang semu, kami memiliki rencana untuk bekerja sama dengan angkatan laut untuk bersama-sama melindungi jalur laut vital Taiwan.”
Penjaga Pantai sebagai Instrumen Tekanan
Taipei menilai Penjaga Pantai China semakin menonjol dalam aktivitas tekanan terhadap perairan sekitar Taiwan. Penggunaan kapal sipil berseragam dinilai memberi Beijing ruang untuk menunjukkan kehadiran tanpa mengerahkan angkatan laut secara terbuka.
Pemerintah Taiwan menyebut pendekatan ini sebagai lawfare atau “perang hukum”. Strategi tersebut dipandang sebagai upaya membangun dasar klaim hukum atas aktivitas China di perairan sekitar pulau itu.
Seorang pejabat senior Penjaga Pantai Taiwan menyatakan sebagian kapal yang kini digunakan China sebelumnya merupakan kapal perusak angkatan laut. Kapal-kapal tersebut disebut telah dimodifikasi, dicat ulang, lalu dialihkan ke dinas penjaga pantai.
Menurut pejabat itu, armada tersebut memiliki ukuran lebih besar, daya tahan lebih tinggi, dan kemampuan militer yang jauh lebih kuat daripada kapal penjaga pantai Taiwan. Ketimpangan kapasitas ini membuat Taiwan harus menjaga pengawasan secara terus-menerus dengan sumber daya yang lebih terbatas.
Kapal Penjaga Pantai China juga dilaporkan kerap beroperasi berpasangan di luar zona ekonomi eksklusif Taiwan, termasuk di Samudra Pasifik. Pola itu disebut memberi tekanan besar terhadap kemampuan kapal Taiwan dalam melakukan pemantauan.
Kapal Dagang Mulai Menjadi Sasaran Komunikasi
Tekanan Beijing disebut tidak hanya terlihat dari jumlah kapal yang beroperasi di sekitar Taiwan. Pejabat senior Taiwan menyatakan kapal penjaga pantai China mulai menyiarkan permintaan informasi kepada kapal dagang terkait aktivitas keluar-masuk pelabuhan.
Belum ada laporan kapal komersial yang mengubah rute akibat komunikasi tersebut. Namun, Taipei memandang pola itu sebagai langkah untuk memperluas pengaruh China terhadap lalu lintas pelayaran di kawasan.
Taiwan merespons dengan mengirimkan siaran radio balasan kepada kapal-kapal dagang agar tetap menggunakan jalur normal. Kapal komersial juga diminta mengabaikan instruksi yang disampaikan oleh otoritas China.
Seorang pejabat Taiwan menyebut aktivitas itu sebagai bentuk “ekspansi” untuk mengubah status quo di kawasan. “Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi sekarang, sehingga mereka mencoba menciptakan sesuatu dari ketiadaan,” ujarnya.
China belum memberikan tanggapan melalui Kementerian Pertahanan maupun Kantor Urusan Taiwan atas perkembangan tersebut. Beijing tetap menyatakan Taiwan adalah bagian dari China, sementara Taipei menolak klaim itu dan menegaskan masa depan pulau hanya dapat ditentukan oleh rakyat Taiwan.
Lonjakan aktivitas kapal pemerintah China membuat skenario blokade Taiwan semakin diperhitungkan oleh otoritas di Taipei. Perairan Pasifik kini menjadi titik strategis karena kelancaran jalur laut dapat menentukan pasokan serta konektivitas Taiwan dengan kawasan sekitarnya.
