Program Sekolah Maung di Jawa Barat menuai catatan kritis karena dinilai berjalan terlalu cepat dibanding kesiapan pendukungnya. Anggota DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, menyebut pelaksanaannya terkesan dipaksakan ketika program sudah digulirkan luas sebelum tenaga pendidik, sarana, dan dasar hukum benar-benar matang.
Pandangan itu muncul saat Zaini membandingkan pola Sekolah Maung dengan Sekolah Garuda Transformasi yang dijalankan pemerintah pusat. Menurut dia, program pusat bergerak lebih hati-hati karena hanya memilih sekolah tertentu lewat seleksi ketat dan memperkuat sekolah yang sudah mapan secara bertahap.
Berbeda dengan skema bertahap
Zaini menyebut pemerintah pusat menjalankan 12 Sekolah Garuda Transformasi dari total 514 kabupaten/kota. Selain itu, ada empat Sekolah Garuda baru sehingga totalnya menjadi 16 sekolah yang berjalan secara nasional.
Di Jawa Barat, target Sekolah Maung justru jauh lebih luas karena ditetapkan hadir di seluruh daerah. Jumlahnya mencapai 41 sekolah yang tersebar di 27 kabupaten dan kota.
Bagi Zaini, skala sebesar itu membutuhkan kesiapan yang jauh lebih matang sebelum program diperluas. Tanpa landasan yang siap, ia menilai kebijakan tersebut mudah terlihat sebagai dorongan pelaksanaan yang lebih dulu mengejar target daripada memperkuat fondasinya.
Catatan DPRD soal kesiapan guru dan fasilitas
DPRD Jawa Barat sejak awal telah menyampaikan sejumlah catatan terhadap program itu. Perhatian utamanya ada pada kesiapan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta kepastian payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan.
Menurut Zaini, tiga hal itu tidak boleh tertinggal ketika pemerintah ingin memperluas jangkauan sekolah. Jika penyebaran dilakukan lebih cepat daripada kesiapan lapangan, maka risiko hambatan pelaksanaan akan ikut membesar.
Usulan pilot project lebih dulu
DPRD Jabar mendorong agar Sekolah Maung dijalankan lewat skema percontohan terlebih dahulu. Zaini menyebut model itu bisa dimulai dari satu atau tiga sekolah sebelum diperluas secara bertahap.
Skema bertahap dinilai memberi ruang evaluasi yang lebih jelas dari waktu ke waktu. Setelah hasil percontohan dibaca, jumlah sekolah bisa ditambah pada tahun berikutnya sampai akhirnya merata.
Zaini menegaskan DPRD tetap mengawal program tersebut meski kritik dan masukan sudah disampaikan. Namun, karena program itu merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pelaksanaannya tetap berjalan sesuai keputusan eksekutif.
Dengan posisi itu, DPRD memilih terus mendorong agar pendekatan yang lebih hati-hati tetap dipertimbangkan. Zaini berharap kesiapan guru, fasilitas, dan landasan hukum tidak tertinggal dari target penyebaran sekolah yang sudah dipasang.
