Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG agar lebih dulu menyerap telur dari peternak lokal. Dorongan ini bukan sekadar soal pasokan pangan, tetapi juga soal memastikan program gizi memberi dampak ekonomi langsung ke daerah.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menilai ribuan dapur MBG bisa menjadi penggerak ekonomi bagi peternak, petani, nelayan, koperasi, hingga UMKM lokal. Karena itu, rantai pasok bahan baku diarahkan agar kebutuhan SPPG lebih banyak dipenuhi dari wilayah sendiri.
Serapan Besar, Potensi Lokal Masih Luas
Data Badan Gizi Nasional menunjukkan kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah rata-rata mencapai 720.902 kilogram per minggu. Angka itu masih jauh di bawah potensi produksi telur Jawa Tengah yang disebut mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun.
Serapan daging ayam juga tercatat lebih tinggi dibanding telur. Kebutuhannya mencapai 1.452.587 kilogram per minggu atau sekitar 75,5 ribu ton per tahun, setara sekitar 1,3 persen dari total potensi produksi ayam Jawa Tengah.
Dengan selisih kebutuhan dan kapasitas produksi yang masih lebar, pemerintah daerah melihat peluang besar untuk menguatkan pasar peternak. Pola pembelian lokal dinilai bisa membuat bahan baku lebih dekat, biaya distribusi lebih efisien, dan perputaran uang tetap berada di daerah.
Kesepakatan untuk Prioritaskan Pemasok Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini menyiapkan kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, dan pemangku kepentingan lain. Kesepakatan itu diarahkan agar kebutuhan bahan baku SPPG diprioritaskan dari daerah sendiri, termasuk telur, ayam, dan ikan.
Gus Yasin mencontohkan, jika ada SPPG di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayur, dan bahan pangan lain idealnya dipenuhi lebih dulu oleh pemasok dari wilayah tersebut. Ia menilai cara itu akan memperkuat ekonomi lokal sekaligus menekan biaya distribusi.
Langkah ini juga diharapkan membantu menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan peternak. Saat ini masih ada laporan bahwa sebagian peternak menjual telur di harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kg, jauh di bawah harga acuan pembelian pemerintah sebesar Rp26.000 per kg.
“Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah,” kata Gus Yasin yang juga Ketua Satgas Percepatan Program MBG Jateng.
Pengawasan Rantai Pasok Akan Diperkuat
Koordinator Regional BGN Jateng Reza Mahendra mengatakan kesepakatan itu akan menjadi komitmen bersama agar bahan baku lokal terserap lebih optimal. Pengawasan juga akan diperkuat melalui Satgas MBG kabupaten/kota dan BGN agar rantai pasok berjalan sesuai tujuan program.
Jika skema ini berjalan konsisten, dapur MBG di Jawa Tengah tidak hanya menjadi penyalur makanan bergizi. Dapur itu juga berpotensi menjadi pasar baru yang menjaga permintaan telur, ayam, dan bahan pangan lokal tetap bergerak.
