Rencana Sekolah Nasional Terintegrasi belum akan menyentuh jenjang sekolah dasar. Di tengah penyiapan program untuk SMP dan SMA, nasib SD negeri yang kekurangan murid masih dicari melalui langkah penanganan terpisah.
Situasi ini menjadi perhatian karena sekolah terintegrasi sempat dipandang sebagai salah satu jalan untuk memperbaiki pemerataan mutu pendidikan. Namun, pemerintah menilai kebutuhan anak usia SD berbeda, terutama terkait jarak aman antara sekolah dan rumah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa integrasi pada jenjang SD dinilai terlalu dini. Lokasi sekolah yang lebih terpusat berpotensi membuat anak usia sekolah dasar harus menempuh perjalanan yang terlalu jauh.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut memberi perhatian pada kebutuhan transportasi bagi murid yang tinggal jauh dari sekolah. Bus sekolah atau bentuk angkutan lain dapat dipertimbangkan agar perjalanan peserta didik berlangsung aman dan nyaman.
SD Tidak Masuk Skema SNT Saat Ini
Sekolah Nasional Terintegrasi ditujukan bagi calon murid yang mempunyai prestasi akademik maupun nonakademik. Program ini sebelumnya dikaitkan dengan kemungkinan menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan.
Dalam skema yang sedang disiapkan, cakupan program tersebut berada pada SMP dan SMA. Keputusan itu membuat persoalan kekurangan peserta didik di tingkat SD perlu ditangani melalui kebijakan lain yang lebih sesuai dengan kondisi daerah.
| Jenjang Pendidikan | Kewenangan Penyelenggaraan | Posisi dalam SNT |
|---|---|---|
| TK, SD, SMP | Pemerintah kabupaten/kota | SD belum diakomodasi |
| SMA, SMK, SLB | Pemerintah provinsi | SNT mencakup SMP dan SMA |
Data SD Negeri Minim Murid Dipetakan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memetakan sekolah negeri yang jumlah siswanya terus menipis melalui Data Pokok Pendidikan atau Dapodik. Perhatian utama diarahkan kepada sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 60 orang dan di bawah 100 orang.
Data dari Dapodik itu akan dicocokkan dengan data pemerintah daerah melalui koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Pemeriksaan ulang diperlukan agar pemerintah dapat melihat kondisi nyata setiap sekolah sebelum menetapkan langkah lanjutan.
Persoalan sekolah minim murid tidak dianggap bisa diselesaikan dengan satu kebijakan sederhana. Ada sekolah yang jumlah gurunya bahkan lebih banyak daripada jumlah murid, sehingga penyebabnya perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Kondisi tiap sekolah dapat berbeda, baik dari sisi lokasi maupun ketersediaan peserta didik di wilayah sekitarnya. Karena itu, pemerintah ingin menyiapkan solusi yang bersifat struktural dan dapat dijalankan lebih cepat di daerah.
Merger Sekolah Jadi Opsi yang Dinilai
Penggabungan atau merger sekolah menjadi salah satu opsi yang sudah diterapkan di sejumlah daerah. Kebijakan ini terutama menyasar SD yang letaknya berdekatan, tetapi masing-masing memiliki jumlah murid yang sangat sedikit.
Melalui merger, pengelolaan murid, tenaga pendidik, dan satuan pendidikan dapat ditata kembali dalam sekolah yang lebih memadai. Abdul Mu’ti menilai langkah tersebut mungkin memerlukan penguatan dari pemerintah pusat agar pelaksanaannya lebih terarah.
Pelibatan Kementerian Dalam Negeri dinilai penting karena TK, SD, dan SMP merupakan kewenangan pemerintah kabupaten serta kota. Sementara itu, SMA, SMK, dan SLB berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi.
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan membuat penanganan sekolah kekurangan murid tidak berhenti pada tahap pendataan. Pemerintah juga akan menilai langkah merger yang telah berjalan di sejumlah wilayah sebelum menentukan kebijakan berikutnya.
Pemisahan antara program Sekolah Nasional Terintegrasi dan penanganan SD negeri minim murid menunjukkan bahwa keduanya memerlukan pendekatan berbeda. Pemerintah kini memusatkan perhatian pada validasi data serta pilihan penataan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan tiap daerah.
