Pemerintah mulai bergerak lebih awal menghadapi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja di sejumlah daerah. Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk pemerintah akan segera menggelar rapat awal untuk memetakan wilayah dan sektor industri yang dinilai rawan terdampak.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut rapat perdana satgas itu diperkirakan berlangsung pada pekan depan. Rapat tersebut akan menjadi titik awal pembahasan daerah-daerah yang perlu mendapat perhatian khusus agar langkah pencegahan bisa disusun lebih cepat.
Peta risiko jadi fokus utama
Dasco mengatakan agenda utama satgas adalah menghimpun informasi dari berbagai pihak untuk mengetahui lokasi dan sektor usaha yang berisiko mengalami PHK. Ia menegaskan masukan dari serikat pekerja menjadi salah satu sumber penting dalam penyusunan langkah mitigasi.
Menurut Dasco, situasi ekonomi global ikut memengaruhi stabilitas dunia usaha dan kondisi pekerja. Dampaknya dapat muncul dalam bentuk pengurangan tenaga kerja di sejumlah sektor, sehingga pemerintah perlu membaca tanda-tanda risiko sejak dini.
Masukan buruh ikut masuk ke meja pemerintah
Pemerintah tidak hanya mengandalkan data internal dalam pemetaan itu. Dasco menyebut informasi dari asosiasi dan serikat pekerja akan dikumpulkan untuk memperoleh gambaran terkini mengenai daerah yang masuk kategori rentan.
Ia menilai pendekatan tersebut penting agar langkah pencegahan bisa diarahkan ke lokasi dan sektor yang memang membutuhkan penanganan lebih cepat. Dasco juga menyinggung masukan yang sudah disampaikan para ketua serikat pekerja terkait lokasi rawan yang berpotensi segera terdampak.
Pendekatan lintas pihak ini diharapkan membuat pemetaan risiko lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan. Dengan begitu, kebijakan yang disiapkan tidak hanya bergerak di atas data administrasi, tetapi juga menangkap sinyal dari dunia kerja secara langsung.
Desk Ketenagakerjaan Polri ikut disorot
Selain satgas, Dasco menilai pemerintah juga sudah menyiapkan perangkat lain untuk menangani persoalan ketenagakerjaan, termasuk Desk Ketenagakerjaan Polri. Lembaga itu dinilai dapat memberi respons cepat untuk kasus yang berkaitan dengan aspek pidana maupun persoalan lain di dunia kerja.
Dasco menyebut desk tersebut selama ini juga membantu pekerja yang terdampak PHK. Salah satu bentuk bantuan yang disorot adalah penyaluran dan relokasi tenaga kerja ke daerah atau sektor yang masih membutuhkan pekerja.
Satgas dibentuk untuk masalah yang lebih luas
Dasco menambahkan, pemerintah resmi membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Peningkatan Kesejahteraan Buruh pada 1 Mei 2026. Sejumlah pimpinan serikat pekerja juga dilibatkan sebagai anggota dewan pengarah dalam satgas itu.
Ia menyebut anggota dewan pengarah berasal dari ketua-ketua serikat pekerja yang ada di Indonesia. Dengan komposisi tersebut, langkah yang diambil diharapkan lebih dekat dengan kebutuhan buruh dan lebih mudah membaca kondisi di lapangan.
Satgas itu dibentuk sebagai kanal percepatan penanganan persoalan ketenagakerjaan yang cakupannya tidak hanya PHK. Ruang kerjanya juga meliputi isu pengupahan, sistem alih daya atau outsourcing, dan persoalan lain di berbagai sektor industri.
Kolaborasi dipandang menjadi kunci
Dasco berharap kerja sama antara pemerintah, serikat pekerja, kepolisian, dan pemangku kepentingan lain dapat memperkuat upaya pencegahan PHK. Ia menilai pola penanganan yang sudah berjalan perlu diperluas agar lebih banyak pekerja terbantu saat daerah atau sektor mereka mulai menunjukkan tanda-tanda risiko.
Dengan peta daerah rawan yang sedang disiapkan, pemerintah kini berupaya menempatkan mitigasi lebih awal sebelum tekanan industri berubah menjadi gelombang PHK yang lebih besar. Fokus awal satgas adalah memastikan daerah dan sektor yang paling rentan mendapat perhatian lebih cepat.
Source: www.beritasatu.com
