Aliran dana hampir Rp 1 triliun kini masuk ke jaringan irigasi Banten, dan dampaknya tidak lagi sekadar soal proyek fisik. Di Kabupaten Lebak, perbaikan irigasi diharapkan bisa meredam perebutan air yang selama puluhan tahun memicu ketegangan antarpetani.
Masalah itu bukan keluhan baru. Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kabupaten Lebak, Abeng (60), menyebut irigasi di wilayahnya nyaris tidak diperhatikan selama sekitar 30 tahun, sementara perebutan air dari Bendung Cikoncang Ketapang terus berulang.
Konflik air yang sudah lama membebani petani
Menurut Abeng, situasi paling rawan biasanya muncul saat masa tanam II. Petani yang tidak kebagian air kerap marah, sedangkan yang kebagian pun tetap waswas karena pasokan belum tentu cukup untuk kebutuhan sawah mereka.
Abeng mengatakan, kondisi itu sudah terjadi sejak tahun 1980-an. Ia menyebut setiap MT II dulu selalu diwarnai ribut soal air, sehingga persoalan irigasi menjadi beban tahunan bagi petani di kawasan tersebut.
Percepatan pembenahan jaringan irigasi kemudian masuk dalam agenda nasional setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Aturan itu mengatur percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
APBN dan APBD bergerak bersama
Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, mengatakan sinergi pendanaan dari APBN dan APBD kini mulai menunjukkan perubahan nyata. Total investasi pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Banten sepanjang 2025-2026 mencapai sekitar Rp 985,19 miliar.
Dari total tersebut, Rp 911,98 miliar berasal dari APBN dan Rp 73,21 miliar dari APBD Provinsi Banten. Komposisi itu menunjukkan pemerintah pusat dan daerah sama-sama mendorong pemulihan infrastruktur air di salah satu lumbung pangan Indonesia.
| Sumber Dana | Nilai | Periode |
|---|---|---|
| APBN | Rp 911,98 miliar | 2025-2026 |
| APBD Provinsi Banten | Rp 73,21 miliar | 2025-2026 |
| Total | Rp 985,19 miliar | 2025-2026 |
Deretan pekerjaan irigasi yang sudah berjalan
Pada 2025, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Rp 48,91 miliar dari APBD untuk tujuh paket pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan daerah irigasi. Paket itu mencakup DI Cibinuangeun, Cilampe, Cikoncang, Cilemer, Cipari-Ciwuni, Cisangu Atas, dan Cisata.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui APBN 2025 mengalokasikan sekitar Rp 521,28 miliar untuk rehabilitasi 12 daerah irigasi di Banten. Program itu menyasar DI Cikalumpang, Cisangu Bawah, Cipari-Ciwuni, Ciwaka Bawah, Cisata, Cilemer, Cisangu Atas, Pasir Eurih, Cikoncang, Cibinuangeun, Cisiih, dan Cibanten.
| Tahun | Program | Nilai | Rincian |
|---|---|---|---|
| 2025 | APBD Provinsi Banten | Rp 48,91 miliar | 7 paket pekerjaan |
| 2025 | APBN | Rp 521,28 miliar | 12 daerah irigasi |
| 2026 | APBD Provinsi Banten | Rp 24,30 miliar | Bendung Irigasi Cisiih, Irigasi Cilampe, normalisasi dan rehabilitasi di Desa Pangkalan, Teluknaga |
| 2026 | APBN | Rp 390,70 miliar | 9 daerah irigasi |
Untuk 2026, Pemerintah Provinsi Banten kembali menyiapkan Rp 24,30 miliar melalui APBD. Dana itu dipakai untuk pembangunan Bendung Irigasi Cisiih, rehabilitasi Irigasi Cilampe, serta normalisasi dan rehabilitasi irigasi di Desa Pangkalan, Teluknaga.
Di sisi lain, APBN 2026 menyiapkan Rp 390,70 miliar untuk melanjutkan rehabilitasi sembilan daerah irigasi. Daerah yang masuk program itu ialah Cibinuangeun, Cisata, Cilemer, Cibanten, Cikoncang, Cikalumpang, Pasir Eurih, Cisiih, dan Ciwaka Bawah.
Bagi petani, deretan proyek ini berarti lebih dari sekadar angka anggaran. Perbaikan jaringan irigasi memberi harapan agar rebutan air yang lama terjadi di musim tanam bisa perlahan berakhir dan pasokan air pertanian menjadi lebih tertata.
