QRIS Indonesia-China resmi berjalan dan langsung dipandang sebagai langkah penting bagi integrasi pembayaran lintas negara. Skema ini membuka peluang transaksi yang lebih mudah, sekaligus memangkas biaya yang biasanya muncul dari kartu asing, penukaran uang tunai, dan konversi mata uang.
Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai kerja sama ini menandai standar pembayaran nasional yang mulai masuk ke jaringan pembayaran global. Namun, ia menegaskan bahwa manfaat besarnya hanya akan terasa jika risiko teknis dan tata kelola dikendalikan secara ketat.
Efisiensi transaksi jadi daya tarik utama
Melalui QRIS antarnegara, warga Indonesia di China dan warga China di Indonesia dapat bertransaksi lewat kanal yang terhubung dengan standar pembayaran Indonesia. Skema ini juga memperkuat kedaulatan sistem pembayaran karena tetap berada dalam pengawasan otoritas masing-masing negara.
Penggunaan mata uang lokal menjadi nilai tambah lain yang ikut menekan ketergantungan pada dolar AS. Dengan begitu, kebutuhan memakai kartu asing dan menukar uang tunai dapat berkurang dalam aktivitas harian maupun transaksi wisata.
Bank Indonesia sebelumnya menyebut kerja sama dengan bank sentral China, ASPI, dan industri kedua negara bertujuan membuat pembayaran lebih lancar, efisien, dan inklusif. Target lain yang ikut dibidik adalah dukungan terhadap perdagangan, pariwisata, dan investasi antara Indonesia dan China.
Masuk dalam agenda besar BSPI 2030
Perluasan QRIS lintas negara juga berada dalam kerangka Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030. Dalam peta jalan itu, pembayaran antarnegara diposisikan sebagai bagian dari upaya menjaga kepentingan nasional di tengah tumbuhnya ekonomi keuangan digital lintas batas.
Bagi Indonesia, kerja sama ini tidak hanya soal kemudahan transaksi. Langkah tersebut juga menjadi sinyal bahwa sistem pembayaran domestik semakin relevan dalam ekosistem pembayaran internasional.
Risiko tata kelola tidak boleh diabaikan
Meski prospeknya besar, Josua mengingatkan bahwa manfaat QRIS RI-China bergantung pada kemampuan mengelola risiko dengan disiplin. Ia menyoroti perbedaan aturan antarnegara, model bisnis penyedia jasa pembayaran, standar teknis kode QR, struktur biaya, pertukaran data, keamanan transaksi, perlindungan konsumen, serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Tantangan itu dinilai penting karena China memiliki ekosistem pembayaran digital yang sangat besar. Indonesia perlu memastikan kerja sama tetap seimbang agar tidak memunculkan ketergantungan baru yang mengurangi kendali atas data, standar, pengawasan, dan penyelesaian transaksi.
Kesiapan industri ikut menentukan hasil akhir
Josua juga menilai industri harus memperkuat keamanan siber dan kesiapan sistem agar integrasi ini benar-benar memberi rasa aman kepada masyarakat. Ia menekankan perlunya mekanisme pengaduan, pemantauan transaksi mencurigakan, dan kejelasan kurs yang digunakan dalam setiap transaksi.
Jika seluruh aspek itu berjalan baik, QRIS lintas negara berpeluang menjadi kanal pembayaran yang efisien dan inklusif. Tetapi tanpa pengawasan yang disiplin, manfaatnya bisa tergerus oleh risiko tata kelola dan keamanan yang makin besar seiring dalamnya konektivitas lintas negara.