Pemerintah mulai menyiapkan tambahan anggaran riset nasional hingga Rp4 triliun setelah Presiden Prabowo Subianto memberi arahan langsung untuk memperkuat arah penelitian di Indonesia. Fokusnya bukan lagi riset yang berhenti di atas kertas atau di laboratorium, melainkan yang bisa memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah ini sekaligus menandai dorongan baru agar riset nasional tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah ingin semua kegiatan penelitian berada dalam satu peta jalan yang terintegrasi, sehingga hasilnya bisa mengarah pada kebutuhan pembangunan dan penyelesaian persoalan publik.
Satu Peta Jalan untuk Seluruh Riset
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan arahan Presiden sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya di Istana Kepresidenan. Setelah itu, pemerintah bergerak bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyiapkan tindak lanjut kebijakan riset yang lebih terarah.
Koordinasi itu melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Menurut Prasetyo, penyatuan ini dibutuhkan agar riset di berbagai lembaga mengikuti satu grand design nasional.
Prasetyo menyampaikan hal itu usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Minggu (28/6/2026). Ia menegaskan bahwa peta jalan riset yang dimaksud sudah disusun sebagai dasar untuk menyatukan arah penelitian nasional.
Riset yang Diarahkan ke Masalah Nyata
Pemerintah juga memberi penekanan kuat pada riset yang aplikatif. Prabowo disebut memberi perhatian pada penelitian yang hasilnya bisa langsung digunakan untuk menjawab kebutuhan lapangan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Prasetyo menilai manfaat langsung harus menjadi ukuran utama dari riset yang dibiayai negara. “Riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” ujarnya.
Arah ini membuat riset tidak hanya dinilai dari sisi akademik. Pemerintah ingin anggaran yang lebih besar benar-benar menghasilkan solusi yang terhubung dengan prioritas pembangunan nasional.
Contoh Bidang Prioritas
Prasetyo menyebut beberapa contoh riset yang dinilai relevan dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Di antaranya adalah pengelolaan sampah menjadi energi atau waste to energy, serta transisi energi dari LPG menuju compressed natural gas atau CNG.
Menurutnya, dua contoh itu menunjukkan jenis riset yang diharapkan pemerintah ke depan. Keduanya dianggap punya kaitan langsung dengan persoalan publik sekaligus kebutuhan kebijakan negara.
“Misalnya contoh riset tentang sampah, waste to energy, kemudian peralihan dari LPG menuju ke CNG. Nah, riset-riset yang langsung berdampak pada menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi,” kata Prasetyo.
Dengan tambahan anggaran hingga Rp4 triliun, pemerintah berharap ekosistem riset nasional menjadi lebih kuat dan lebih terarah. Penyatuan peta jalan dan penekanan pada riset terapan menjadi sinyal bahwa hasil penelitian ke depan dituntut lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat luas.