PNBP Visa Naik 6,42 Persen di Tengah Isu Global, Ini Sumber Kuatnya

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor visa justru naik di tengah ketidakpastian global. Pada semester I 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat PNBP visa mencapai Rp2.815.639.500.000, naik 6,42 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Kenaikan itu menarik karena terjadi saat jumlah penerbitan visa turun. Di sisi lain, beberapa jenis visa dan layanan pengawasan tetap bergerak aktif, sehingga sektor keimigrasian masih memberi kontribusi besar bagi negara.

Penerimaan naik meski volume visa menurun

Data Ditjen Imigrasi menunjukkan penerbitan visa sepanjang semester I 2026 sebanyak 3.924.500. Angka itu turun 6,77 persen dari 4.209.465 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan paling tajam terjadi pada Bebas Visa Kunjungan atau BVK, yang merosot 87,91 persen dari 438.423 menjadi 52.999. Namun, visa kunjungan indeks C1 justru naik 2,76 persen menjadi 3.829.902 penerbitan.

Fokus layanan bergeser ke kualitas

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyebut arah kerja imigrasi kini tidak lagi sekadar mengejar jumlah layanan. Menurut dia, transformasi digital dan selective policy dipakai untuk memastikan orang asing yang masuk ke Indonesia memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional tanpa mengabaikan keamanan negara.

Pendekatan itu menempatkan pelayanan publik dan pengawasan dalam satu kerangka yang sama. Dengan cara ini, lalu lintas orang asing diharapkan tetap bermanfaat sekaligus tetap terkendali.

Negara asal wisatawan dan visa yang paling banyak dipakai

Hendarsam menjelaskan, kunjungan wisatawan mancanegara masih didominasi Australia dengan 848.802 kunjungan. Tiongkok menyusul dengan 668.432 kunjungan, disusul India 334.107, Korea Selatan 202.101, dan Amerika Serikat 186.463.

Untuk jenis visa, Visa on Arrival menjadi yang terbanyak dengan 3.481.490 penerbitan. Setelah itu ada visa kunjungan indeks C1 sebanyak 113.323 dan visa kunjungan indeks C20 untuk instalasi alat sebanyak 83.852.

Pengawasan ikut diperketat

Di bidang pengawasan, Imigrasi menjalankan 10.911 tindakan administratif keimigrasian. Dari jumlah itu, 3.260 berupa pembatalan izin tinggal dan deportasi terhadap individu yang dinilai melakukan kegiatan berbahaya, mengancam keamanan ketertiban umum, atau melanggar aturan.

Imigrasi juga memproses hukum 23 orang WNA. Sebanyak 17 orang masih dalam tahap penyidikan, empat dalam proses persidangan, dan satu orang telah memiliki keputusan hukum tetap.

Cegah, tangkal, dan layanan paspor tetap berjalan

Selama enam bulan pertama 2026, sebanyak 401 WNI dan 36 WNA dicegah keluar Indonesia atas permintaan aparat penegak hukum. Selain itu, 2.102 WNA masuk daftar penangkalan, dengan 93,2 persen atau 1.959 orang terkait pelanggaran keimigrasian.

Petugas juga mencatat 1.704 penundaan keberangkatan terhadap pelintas yang terindikasi berisiko. Pada layanan dokumen, Imigrasi menerbitkan 1.673.816 paspor dan menolak 9.017 permohonan karena tidak memenuhi persyaratan.

Untuk warga asing yang menetap, tercatat 23.082 penerbitan Izin Tinggal Terbatas atau ITAS dan 3.330 penerbitan Izin Tinggal Tetap atau ITAP. Selain itu, ada 54 permohonan Global Citizenship of Indonesia yang telah diproses.

Data perlintasan juga masih tinggi, dengan 12.891.069 kedatangan dan 12.866.474 keberangkatan untuk WNA maupun WNI. Hendarsam menyebut capaian semester pertama ini menjadi pijakan untuk memperbaiki ekosistem pelayanan publik pada paruh kedua 2026.

Ia menegaskan Ditjen Imigrasi akan terus menyesuaikan tugas dan fungsinya agar mampu merespons tantangan global yang makin dinamis. Di tengah arus mobilitas yang besar, penerimaan visa tetap menjadi salah satu penopang yang paling terlihat.