Realisasi pendapatan negara pada semester pertama 2026 membuat Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak puas. Angkanya mencapai Rp 1.459,4 triliun, setara 46,3 persen dari target APBN, dan lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada era Sri Mulyani.
Perbandingan itu menjadi sorotan karena pada semester I sebelumnya, pendapatan negara tercatat Rp 1.201,8 triliun. Selain lebih besar, laju pertumbuhan pendapatan negara juga mencapai 21,4 persen secara tahunan atau year on year.
Pajak Jadi Mesin Utama Kenaikan
Dari total pendapatan negara, penerimaan perpajakan menyumbang Rp 1.187,8 triliun. Di dalamnya, penerimaan pajak mencapai Rp 1.035,7 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 152,0 triliun.
Purbaya menyebut penerimaan pajak tumbuh 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini dinilai jauh lebih sehat karena pada enam bulan pertama tahun lalu penerimaan pajak justru terkontraksi 7 persen.
| Komponen | Realisasi Semester I 2026 | Pertumbuhan YoY |
|---|---|---|
| Penerimaan Pajak | Rp 1.035,7 triliun | 24,6 persen |
| Kepabeanan dan Cukai | Rp 152,0 triliun | 3,4 persen |
| PNBP | Rp 271,0 triliun | 21,6 persen |
| Hibah | Rp 700 miliar | 10,2 persen |
Seluruh Komponen Penerimaan Sama-Sama Menguat
Selain pajak, PNBP juga ikut naik menjadi Rp 271,0 triliun atau tumbuh 21,6 persen secara tahunan. Penerimaan hibah tercatat Rp 700 miliar, meningkat dari Rp 600 miliar pada periode sebelumnya.
Sementara itu, kepabeanan dan cukai juga mencatat realisasi Rp 152,0 triliun dengan pertumbuhan 3,4 persen secara tahunan. Purbaya menilai arah ini menunjukkan reformasi perpajakan serta pembenahan organisasi dan personel di sektor perpajakan mulai memberi hasil.
Belanja Negara Masih Lebih Besar dari Pendapatan
Di sisi lain, belanja negara pada semester pertama 2026 mencapai Rp 1.656,0 triliun atau 43,1 persen dari target APBN 2026. Angka itu tumbuh 17,8 persen secara tahunan dan masih berada di atas pendapatan negara.
Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.298,6 triliun dan transfer ke daerah Rp 357,4 triliun. Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 658,9 triliun serta belanja non-K/L Rp 639,7 triliun.
Defisit Tetap Muncul, Tetapi Keseimbangan Primer Surplus
Karena belanja lebih besar daripada pendapatan, APBN mencatat defisit Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB. Meski begitu, keseimbangan primer masih berada di zona surplus sebesar Rp 85,1 triliun.
Dari sisi pembiayaan anggaran, realisasi sudah mencapai Rp 452 triliun atau 65,6 persen dari target APBN 2026. Dengan capaian ini, pendapatan negara terlihat menguat di paruh pertama tahun berjalan, sementara belanja tetap bergerak dalam kapasitas yang terukur.
