DPR RI menyetujui pembahasan lebih lanjut RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Di balik persetujuan itu, pemerintah diminta tidak lengah dan segera memperkuat penerimaan negara serta mengoptimalkan pengelolaan Saldo Anggaran Lebih atau SAL.
Catatan itu mengemuka dalam rapat paripurna yang menyoroti arah kebijakan fiskal pemerintah. Sejumlah fraksi menilai APBN 2025 sudah berjalan dengan kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas yang baik, tetapi tetap perlu dijaga agar ruang fiskal tidak menyempit di tengah kebutuhan pembangunan.
APBN dinilai cukup kredibel, tetapi pengawasan tetap ketat
Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat sama-sama memberi apresiasi atas pelaksanaan APBN 2025. Mereka menilai anggaran negara itu mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika ekonomi global.
Penilaian positif itu juga dikaitkan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2025. Bagi DPR, capaian tersebut menjadi sinyal bahwa tata kelola keuangan negara masih berada di jalur yang baik.
Namun, apresiasi itu tidak mengurangi fungsi pengawasan DPR. Fraksi-fraksi tetap menekankan perlunya strategi yang lebih kuat untuk menjaga kesehatan fiskal, terutama di sisi penerimaan negara dan pengelolaan utang.
Tekanan pada penerimaan negara dan pengelolaan SAL
Salah satu poin yang paling ditekankan adalah pentingnya penguatan penerimaan negara. DPR memandang langkah ini krusial agar APBN tidak terlalu bertumpu pada pembiayaan yang dapat menekan ketahanan fiskal di masa mendatang.
Selain itu, pemerintah juga diminta mengoptimalkan pengelolaan SAL agar APBN tetap punya fleksibilitas menghadapi kebutuhan belanja. Dengan pengelolaan yang hati-hati, SAL diharapkan bisa membantu menjaga respons fiskal tanpa keluar dari prinsip kehati-hatian.
| Isu Utama | Catatan DPR | Arah yang Diminta |
|---|---|---|
| Penerimaan negara | Perlu diperkuat agar ruang fiskal tetap sehat | Genjot penerimaan untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berisiko |
| SAL | Perlu dikelola lebih optimal | Jaga fleksibilitas anggaran dengan tetap hati-hati |
| Utang | Harus dikelola dengan kehati-hatian | Pastikan fiskal tetap berkelanjutan |
Purbaya menekankan APBN 2025 sebagai instrumen strategis
Dalam penyampaian keterangan pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN 2025 memiliki nilai strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Menurutnya, APBN tersebut disusun agar program pembangunan tetap berjalan optimal sekaligus mendukung penguatan dan akselerasi kebijakan pemerintah.
Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas fiskal. Capaian yang sudah diraih, kata dia, bukan tujuan akhir melainkan dasar untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan.
Pembahasan berikutnya masih terbuka luas
Seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan lanjutan di DPR RI. Pemerintah menyambut masukan itu karena dinilai bisa memperkuat ketahanan fiskal sekaligus menjaga APBN tetap menjadi instrumen utama pembangunan.
Di sisi lain, DPR menegaskan bahwa pengelolaan fiskal perlu tetap kredibel, transparan, dan akuntabel. Arah itu dianggap penting agar APBN 2025 terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
