Sebanyak 26 mantan pegawai menggugat Meta setelah menilai proses seleksi pemutusan hubungan kerja berpotensi merugikan karyawan yang sedang mengambil cuti terlindungi. Mereka menuding alat berbasis AI ikut memengaruhi pengukuran kinerja dalam proses PHK besar-besaran di perusahaan tersebut.
Pokok sengketa ini bukan sekadar penggunaan teknologi di tempat kerja, melainkan cara sistem penilaian memperlakukan ketidakhadiran yang sah. Para penggugat khawatir masa cuti medis, cuti orangtua, kehamilan, atau kebutuhan akomodasi disabilitas terbaca sebagai penurunan produktivitas.
PHK Menjangkau Sekitar 8.000 Pegawai
Gugatan diajukan ke pengadilan federal di Oakland, California, pada Senin waktu setempat. Kelompok penggugat merupakan bagian dari sekitar 8.000 pegawai Meta, atau kira-kira 10 persen tenaga kerja perusahaan, yang diumumkan terdampak PHK pada Mei.
Para pekerja diberi pemberitahuan bahwa hubungan kerja mereka akan berakhir mulai 22 Juli. Menurut Kompas.com, penggugat berasal dari enam negara bagian di Amerika Serikat, termasuk California, New York, dan Washington D.C.
Dalam gugatan, perusahaan disebut diduga menggunakan beberapa jenis data untuk membantu proses seleksi. Data itu mencakup sistem AI internal, pemantauan penekanan tombol atau keystroke, aktivitas kerja, dashboard penggunaan token AI, serta penilaian kinerja yang dibantu algoritma.
Para mantan pegawai menilai masalah utama muncul karena sistem tersebut diduga tidak diuji secara memadai untuk mendeteksi bias. Mereka menuduh tidak ada perlindungan khusus bagi pekerja yang sedang mengambil cuti atau membutuhkan akomodasi.
Cuti Dinilai Terbaca sebagai Kinerja Rendah
Menurut dokumen gugatan, indikator kinerja yang dipakai disebut “secara desain tidak dapat dipenuhi” oleh pekerja yang sedang menjalani cuti medis atau cuti keluarga. Tuduhan serupa juga berkaitan dengan pekerja yang produktivitasnya berkurang akibat disabilitas.
Penggugat menilai status cuti terlindungi tidak diperhitungkan secara adil ketika skor kinerja dihitung. Meta juga dituduh tidak menghentikan sementara proses penilaian untuk melakukan evaluasi individual yang netral atas status cuti dan kebutuhan akomodasi.
| Kelompok Penggugat | Jumlah | Jenis Cuti yang Disebut |
|---|---|---|
| Perempuan | 8 orang | Cuti melahirkan atau terkait kehamilan |
| Laki-laki | 4 orang | Cuti sebagai orangtua |
| Perempuan | 1 orang | Cuti merawat keluarga lalu cuti berkabung |
Gugatan menyebut pola tersebut berpotensi memberi dampak lebih besar kepada perempuan, khususnya pekerja yang mengambil cuti terkait kehamilan atau pengasuhan keluarga. Sekitar separuh dari penggugat disebut mengambil cuti karena pengasuhan anak atau kehamilan.
Para mantan pekerja berpendapat bahwa seleksi berbantuan algoritma dapat secara sistematis menjadikan periode ketidakhadiran sebagai sinyal kinerja yang buruk. Persoalan ini menjadi sensitif karena cuti medis, keluarga, kehamilan, dan disabilitas memperoleh perlindungan hukum di Amerika Serikat.
Meta Menegaskan Keputusan Dibuat Manusia
Meta membantah tuduhan bahwa AI digunakan untuk menentukan karyawan yang terkena PHK. Juru bicara perusahaan mengatakan pengelolaan tenaga kerja dan keputusan organisasi tetap dibuat oleh manusia.
“Tuduhan ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Pengelolaan tenaga kerja serta keputusan organisasi dibuat oleh manusia, bukan AI,” kata juru bicara Meta kepada Fox Business.
Di sisi lain, gugatan menuding perusahaan melanggar sejumlah aturan federal dan negara bagian, termasuk Family and Medical Leave Act, Americans with Disabilities Act, Pregnancy Discrimination Act, dan Pregnant Workers Fairness Act. Para penggugat juga menilai Meta tidak memenuhi aturan baru di California dan New York City mengenai pengujian potensi bias pada sistem AI.
Mereka meminta pengadilan menghentikan proses PHK sementara sengketa diselesaikan melalui arbitrase individual. Permintaan itu didasarkan pada kekhawatiran bahwa pekerja yang sedang hamil, dalam pemulihan pascamelahirkan, atau menjalani pengobatan dapat kehilangan asuransi kesehatan bersubsidi sebelum perkara selesai.
Menurut para penggugat, dampak hilangnya perlindungan kesehatan tidak selalu dapat dipulihkan hanya dengan ganti rugi uang setelah PHK berlaku. Gugatan ini pun menempatkan penggunaan AI dalam keputusan ketenagakerjaan sebagai isu utama yang akan diuji di pengadilan.