Laporan Gratifikasi Raja Juli Ditutup, Dugaan Suap Amplop Belum Usai di KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan laporan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pemberian amplop telah selesai diproses. Meski demikian, penutupan laporan pada jalur pencegahan itu tidak menghentikan pendalaman dugaan tindak pidana suap yang berkaitan dengan amplop tersebut.

Penyidik KPK masih menelusuri asal, tujuan, dan motif uang yang disebut diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby. Pendalaman dilakukan untuk melihat keterkaitan pemberian itu dengan perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

Dua Jalur Penanganan Berbeda

KPK membedakan proses pelaporan gratifikasi dengan penyidikan pidana. Laporan yang disampaikan Raja Juli Antoni berada dalam ranah pencegahan, sedangkan unsur dugaan suap ditelusuri melalui jalur penindakan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan laporan gratifikasi dari Menteri Kehutanan itu telah dinyatakan selesai. “Ya, jadi di pencegahan terkait dengan laporan gratifikasi yang dilakukan oleh Menhut ini sudah case closed, sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya,” kata Budi.

Pernyataan tersebut berarti status case closed hanya berlaku untuk administrasi pelaporan gratifikasi Raja Juli Antoni. Penyidik tetap dapat mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mengurai rangkaian peristiwa di balik dugaan pemberian uang itu.

Asal dan Maksud Uang Masih Ditelusuri

Menurut Budi, konstruksi perkara yang sedang didalami mencakup dugaan bahwa Suhardiman terlebih dahulu mengumpulkan uang dari sejumlah pihak. Uang tersebut kemudian disebut diberikan kepada Menteri Kehutanan.

“Karena dalam konstruksi perkaranya, Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Menteri,” ujar Budi. KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif, maksud pemberian, serta motif yang melatarbelakangi transaksi tersebut.

Lembaga antirasuah belum memastikan apakah Raja Juli Antoni akan dipanggil sebagai bagian dari penyidikan. Budi menyatakan perkembangan perkara akan disampaikan kepada publik karena proses penyidikan masih berjalan dan sejumlah saksi telah dipanggil.

Rangkaian Peristiwa Amplop

Nama Raja Juli Antoni muncul setelah adanya informasi mengenai sebuah amplop yang diterima saat audiensi dengan Suhardiman pada 2 Juni 2026. Raja Juli menjelaskan bahwa ia baru mengetahui adanya amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan ruangan.

Setelah mengetahuinya, Raja Juli memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isi di dalamnya. Pengembalian dilakukan pada 12 Juni 2026 melalui ajudan di Kabupaten Kuantan Singingi, setelah sebelumnya terkendala jadwal.

Laporan penolakan gratifikasi itu disampaikan Raja Juli kepada KPK pada 3 Juli 2026. Laporan inilah yang kemudian dinyatakan selesai dalam aspek pencegahan, terpisah dari penyidikan dugaan suap.

Berawal dari Operasi Tangkap Tangan

KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 29 Juni 2026 di Kabupaten Kuantan Singingi dan Jakarta. Dalam operasi tersebut, 10 orang diamankan oleh penyidik.

Sehari setelah operasi itu, Suhardiman bersama Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain menyerahkan diri ke KPK. Pada 1 Juli 2026, keduanya ditetapkan sebagai tersangka bersama Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles.

Ketiganya menjadi tersangka dalam dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2021–2026. Selain itu, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Pendalaman atas amplop yang dikaitkan dengan Raja Juli Antoni kini tetap menjadi bagian dari penelusuran unsur pidana oleh penyidik. KPK menegaskan penyelesaian laporan gratifikasi tidak sama dengan penghentian pengusutan dugaan suap yang terkait dengan perkara Suhardiman Amby.