Antrean bahan bakar minyak di sejumlah SPBU Sumatera Utara menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha karena dapat menghambat pergerakan kendaraan dan pengiriman barang. Gangguan penyaluran BBM dinilai berisiko menjalar ke biaya logistik hingga harga kebutuhan pokok.
Bagi dunia usaha, ketersediaan energi bukan hanya soal kendaraan bisa beroperasi, melainkan bagian penting dari rantai pasok sehari-hari. Karena itu, HIPMI mendorong Pertamina Patra Niaga tidak hanya mengurai antrean, tetapi juga membenahi sistem distribusi agar masalah serupa tidak terus ditangani secara darurat.
Dampak Antrean Menyentuh Aktivitas Ekonomi
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anthony Leong menilai kelangkaan dan antrean BBM di Sumatera Utara merupakan persoalan serius bagi masyarakat maupun dunia usaha. BBM disebut sebagai komoditas strategis karena menopang mobilitas, distribusi barang, dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Dalam keterangan yang dikutip Media Indonesia, Anthony mengatakan gangguan pasokan dapat langsung menekan aktivitas usaha yang bergantung pada ketepatan pengiriman. Kondisi itu membuat kelancaran distribusi BBM menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga ekonomi lokal tetap bergerak.
Antrean di SPBU juga dapat menambah waktu tempuh kendaraan distribusi dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Saat pasokan tidak lancar, beban logistik berpotensi meningkat karena arus barang dari produsen hingga konsumen ikut terganggu.
Langkah Cepat di Lapangan
Pertamina Patra Niaga melakukan sejumlah penguatan untuk mempercepat penyaluran BBM di wilayah terdampak. Upaya itu mencakup penambahan armada mobil tangki, personel distribusi, dan jam operasional terminal BBM.
| Langkah Penanganan | Tujuan |
|---|---|
| Penambahan armada mobil tangki | Mempercepat pengiriman BBM dari terminal ke SPBU. |
| Penambahan personel distribusi | Mendorong proses bongkar muat dan penyaluran lebih efisien. |
| Operasional terminal BBM 24 jam | Menjaga ketersediaan stok di wilayah terdampak. |
| Koordinasi lintas sektor | Menjaga kelancaran jalur distribusi bersama pemda dan aparat. |
Anthony mengapresiasi langkah cepat tersebut karena kepastian pasokan dibutuhkan masyarakat dan pelaku usaha. Namun, ia menilai respons taktis saat antrean muncul harus diikuti pembenahan yang lebih menyeluruh.
Penambahan mobil tangki dapat membantu ketika kebutuhan distribusi meningkat atau terjadi hambatan penyaluran. Meski demikian, perbaikan jangka panjang diperlukan agar ketahanan pasokan tidak hanya bergantung pada langkah darurat di lapangan.
Buffer Stock dan Pemantauan Real Time
HIPMI meminta evaluasi terhadap kesiapan infrastruktur logistik, pengelolaan stok, serta mekanisme distribusi BBM. Sistem pemantauan pasokan secara waktu nyata juga dipandang penting untuk mendeteksi hambatan dan mempercepat pengambilan langkah penanganan.
“Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok dan sistem distribusi BBM, termasuk kesiapan infrastruktur logistik, pengelolaan stok, serta pemantauan pasokan secara real time agar distribusi dapat berjalan lebih efektif,” kata Anthony. Ia juga menekankan perlunya mitigasi risiko yang kuat ketika gangguan distribusi terjadi.
Stok penyangga atau buffer stock menjadi salah satu aspek yang disorot untuk menghadapi gangguan penyaluran pada masa mendatang. Ketersediaan stok yang memadai dapat membantu menjaga pasokan saat jalur distribusi menghadapi hambatan.
Pengawasan dan Koordinasi Jadi Penentu
HIPMI turut menyambut inspeksi mendadak Anggota Komisi XII DPR RI Ade Jona Prasetyo di Sumatera Utara. Pengawasan tersebut dipandang perlu untuk memastikan penyaluran energi tepat sasaran serta kondisi lapangan tetap terpantau.
Koordinasi antara DPR, Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat keamanan dinilai dapat mempercepat penyelesaian persoalan distribusi. Sinergi itu juga diharapkan mengurangi kepanikan yang muncul akibat informasi tidak akurat mengenai ketersediaan BBM.
Normalisasi penyaluran BBM akan memberi kepastian bagi kendaraan angkutan, kegiatan usaha, dan mobilitas masyarakat di Sumatera Utara. Pembenahan rantai pasok menjadi penting agar gangguan distribusi tidak kembali mengusik keberlangsungan ekonomi daerah.