Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP disiapkan menjadi jalur baru penyaluran barang bersubsidi hingga bantuan sosial. Skema ini diarahkan untuk memendekkan rantai distribusi agar kebutuhan penting lebih dekat dengan masyarakat desa dan kelurahan.
Peran tersebut membuat koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi warga. KDKMP juga diproyeksikan menjadi penghubung langsung antara program pemerintah pusat dan penerima manfaat di tingkat lokal.
Subsidi hingga Bansos Masuk Jalur Koperasi
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan rencana itu saat berkunjung ke Cimahi, Jawa Barat, pada Jumat (17/7/2026). Beritasatu.com melaporkan kebijakan tersebut merupakan keputusan yang disampaikan Presiden saat peringatan Hari Koperasi Nasional.
Komoditas bersubsidi yang disiapkan untuk disalurkan melalui KDKMP mencakup gas elpiji 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, dan minyak goreng. Barang-barang tersebut merupakan kebutuhan penting bagi rumah tangga serta pelaku usaha di wilayah setempat.
| Program atau Komoditas | Peran KDKMP |
|---|---|
| Gas elpiji 3 kilogram | Jalur penyaluran barang bersubsidi |
| Pupuk bersubsidi | Jalur penyaluran kebutuhan produktif warga |
| Beras dan minyak goreng | Jalur distribusi kebutuhan pokok |
| BLT, bansos, dan BPNT | Penghubung program dengan penerima manfaat |
Selain barang bersubsidi, koperasi desa dan kelurahan juga akan dilibatkan dalam penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT. Cakupannya turut mencakup bantuan sosial serta Bantuan Pangan Nontunai atau BPNT.
Ferry menyatakan seluruh program pemerintah pusat dalam kategori tersebut akan disalurkan melalui koperasi desa dan kelurahan. Dengan pola itu, KDKMP diharapkan semakin dekat dengan kebutuhan harian masyarakat di wilayahnya.
“Perlu diketahui bahwa Bapak Presiden kemarin pada saat Hari Koperasi Nasional sudah membuat keputusan bahwa seluruh barang-barang bersubsidi, gas 3 kilogram, pupuk bersubsidi, beras, minyak goreng, semua disalurkan melalui KDKMP,” kata Ferry. Pernyataan itu menempatkan koperasi sebagai bagian dari perubahan jalur penyaluran kebutuhan strategis masyarakat.
Target Memutus Rantai Distribusi yang Panjang
Pemerintah menilai jalur distribusi yang lebih pendek dapat memperbaiki tata kelola penyaluran barang dan bantuan. KDKMP diposisikan sebagai simpul distribusi, bukan sekadar pelengkap dalam program pemerintah.
Menurut Ferry, kebijakan ini berkaitan dengan arah sistem dan praktik ekonomi nasional. “Ini adalah keputusan yang akan menentukan arah sistem dan praktik ekonomi kita karena itu akan memutus mata rantai distribusi yang berkepanjangan,” ujarnya.
Pemangkasan mata rantai distribusi menjadi alasan utama penguatan peran koperasi di desa dan kelurahan. Harapannya, komoditas penting dan bantuan dapat disalurkan dengan lebih efektif serta tepat sasaran.
Pusat Aktivitas Ekonomi di Tingkat Lokal
Di luar fungsi penyaluran program pemerintah, KDKMP akan dikembangkan sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Koperasi dapat menjalankan penjualan kebutuhan pokok, pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah lokal, serta layanan keuangan mikro.
KDKMP juga dapat menjalankan fungsi pergudangan dan distribusi logistik sesuai potensi tiap wilayah. Sarana ini dapat digunakan untuk menampung hasil pertanian, perkebunan, perikanan, maupun kerajinan sebelum produk didistribusikan.
Koperasi turut dapat menyediakan sarana produksi untuk menunjang kegiatan usaha produktif warga. Model usahanya tidak diseragamkan karena akan menyesuaikan karakter dan kebutuhan ekonomi masing-masing desa atau kelurahan.
Peluang Akses KUR Lebih Dekat
Pemerintah juga menyiapkan kemungkinan penyaluran Kredit Usaha Rakyat melalui KDKMP. Dalam rencana tersebut, perbankan didorong membuka unit layanan jasa keuangan di koperasi desa dan kelurahan.
Kehadiran layanan itu ditujukan agar akses pembiayaan lebih dekat dengan pelaku usaha setempat. Ferry menyebut skema Kredit Usaha Rakyat tersebut sebagai rencana yang nantinya dapat dijalankan melalui KDKMP.
Gabungan fungsi distribusi subsidi, penyaluran bantuan, layanan keuangan, pergudangan, dan usaha produktif diharapkan memperkuat posisi koperasi. Pemerintah juga berharap koperasi kembali menjadi salah satu pilar perekonomian nasional bersama BUMN dan sektor swasta.