Kemenpora mengambil langkah besar dengan memangkas ratusan aturan yang selama ini dinilai menghambat gerak industri olahraga. Dari 191 regulasi, kini kementerian itu hanya menyisakan empat aturan utama.
Perubahan ini bukan sekadar urusan administrasi. Pemerintah ingin membuka ruang yang lebih longgar bagi investasi, penyelenggaraan event, dan pertumbuhan ekonomi dari sektor olahraga.
Dari regulasi tebal ke sistem yang lebih ramping
Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut proses deregulasi itu berlangsung hampir tiga bulan dan sudah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum. Jumlah pasal juga ditekan dari sekitar 1.500 menjadi 600 pasal.
Menurut Erick, penyederhanaan ini penting agar Kemenpora tidak terjebak dalam birokrasi yang sulit dipahami, bahkan oleh aparatur di dalam kementerian sendiri. Ia menilai kementerian harus berperan sebagai pelayan masyarakat, bukan penghambat kegiatan olahraga.
| Aspek | Sebelum Deregulasi | Sesudah Deregulasi |
|---|---|---|
| Jumlah regulasi | 191 | 4 |
| Jumlah pasal | Sekitar 1.500 | 600 |
Aturan yang dicabut karena dinilai menahan pertumbuhan
Salah satu kebijakan yang dihapus adalah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024. Aturan itu sebelumnya mewajibkan penyelenggara maraton mengantongi izin dari Kemenpora.
Aturan yang sama juga mengatur kewajiban sponsor maraton menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ke kementerian. Erick menilai ketentuan semacam itu terlalu mengekang event yang justru bisa menggerakkan ekonomi daerah.
Dalam konferensi pers bertajuk Penguatan Ekosistem Olahraga Nasional dan Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia sebagai Tuan Rumah Ajang Internasional di Kantor Bakom RI, Kamis (2/7/2026), Erick menegaskan bahwa pemerintah seharusnya hadir sebagai fasilitator. Ia mengatakan olahraga yang tumbuh dari masyarakat dan sektor swasta memerlukan ruang yang lebih longgar.
Ia juga menyinggung betapa sulitnya menjelaskan 191 aturan dan 1.500 pasal dalam waktu singkat. Menurut dia, kondisi itu menunjukkan bahwa regulasi yang terlalu banyak justru membingungkan internal kementerian.
Investasi dan daya beli jadi penggerak utama
Erick mengatakan berbagai studi menunjukkan deregulasi dapat mendorong efisiensi ekonomi, memperkuat daya saing, menekan inflasi, dan meningkatkan produk domestik bruto. Ia juga menilai kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi terbatas.
“Government spending hanya sekitar 10% sampai 15%. Sebanyak 85% pertumbuhan itu berasal dari investasi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Kemenpora ingin menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi kompetisi dan event olahraga. Dengan aturan yang lebih sederhana, penyelenggaraan acara diharapkan lebih mudah menarik modal, memperluas partisipasi publik, dan menghidupkan ekonomi di sekitar arena pertandingan.
Erick mencontohkan liga sepak bola di Amerika Serikat dengan okupansi sekitar 96,5% meski harga tiketnya relatif mahal. Menurut dia, dampaknya meluas dari penjualan tiket sampai makanan, minuman, dan usaha lain di sekitar stadion.
“Pemerintah mungkin hanya membayar hosting fee, tetapi dampak ekonominya jauh lebih besar. Itulah kenapa kita melakukan deregulasi agar pemerintah, swasta, dan daya beli masyarakat bisa tumbuh bersama,” katanya.
Sinkronisasi program agar anggaran tidak tumpang tindih
Selain memangkas regulasi, Kemenpora juga menyelaraskan program dengan kementerian lain agar tidak terjadi duplikasi anggaran. Salah satu contohnya adalah Pekan Olahraga Pelajar yang sebelumnya juga dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kedua kementerian kini sepakat bersinergi sehingga kegiatan itu cukup dijalankan melalui satu mekanisme bersama. Erick menilai langkah tersebut lebih efisien daripada masing-masing kementerian membuat program yang sama.
Kerja sama serupa juga dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk olahraga mahasiswa. Dalam skema baru, Kemenpora akan lebih fokus membina atlet pelajar atau student athlete melalui dukungan beasiswa.
Pemerintah telah menyiapkan 100 beasiswa di dalam negeri dan 100 beasiswa luar negeri untuk mendukung pengembangan atlet sekaligus menjaga keberlanjutan pendidikan mereka.
Ekosistem olahraga tidak berhenti di atlet
Erick menegaskan pembangunan olahraga harus mencakup lebih dari sekadar atlet. Industri ini juga membutuhkan pelatih, wasit, tenaga sport science, dan manajemen olahraga yang kuat.
Kemenpora akan berperan sebagai agregator untuk memfasilitasi sertifikasi tenaga olahraga bersama organisasi cabang olahraga. Tujuannya agar standar kompetensi tetap sejalan dengan ketentuan internasional.
Dengan deregulasi, sinergi antarkementerian, dan penguatan sumber daya manusia, Kemenpora menargetkan industri olahraga nasional bergerak lebih kompetitif. Ruang investasi diharapkan mengalir lebih cepat ketika hambatan birokrasi dipangkas dan ekosistem olahraga dibuat lebih ramah bagi penyelenggara, sponsor, dan masyarakat.