Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan sedang menimbang langkah baru untuk membatasi masuknya perempuan hamil ke wilayahnya. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan praktik birth tourism, yakni perjalanan ke AS dengan tujuan melahirkan agar anak memperoleh kewarganegaraan dari tempat lahir.
Wacana tersebut mencuat di tengah perdebatan yang kembali memanas soal birthright citizenship atau hak kewarganegaraan otomatis bagi bayi yang lahir di Amerika Serikat. Isu ini membuat kebijakan imigrasi dan kewarganegaraan kembali menjadi sorotan utama di Washington.
Perdebatan yang belum selesai
Mengutip Antara, otoritas AS menimbang pelarangan perempuan hamil masuk wilayahnya sebagai upaya mencegah pariwisata kelahiran. Pembahasan ini muncul setelah Mahkamah Agung AS membatalkan penetapan Presiden Donald Trump yang mencabut hak kewarganegaraan AS bagi semua bayi yang lahir di wilayah AS.
Trump menilai putusan itu merupakan kemenangan besar bagi China. Ia juga meminta Kongres AS menyusun undang-undang yang bisa membatalkan hak kewarganegaraan berdasarkan kelahiran.
Keamanan nasional ikut dibawa ke meja debat
Gedung Putih disebut tidak hanya melihat isu ini sebagai persoalan imigrasi. Pemerintah AS juga memandang birth tourism sebagai ancaman keamanan nasional yang perlu dibatasi lebih ketat.
Salah satu kekhawatiran yang disebut dalam laporan itu adalah kemungkinan bayi yang lahir di AS dari orang tua berkewarganegaraan asing kembali ke negara asal setelah belajar di kampus-kampus AS. Mereka dikhawatirkan membawa pengetahuan yang dianggap bernilai strategis.
| Isu Utama | Keterangan |
|---|---|
| Birth tourism | Perjalanan ke AS dengan tujuan melahirkan agar anak mendapat kewarganegaraan dari tempat lahir |
| Birthright citizenship | Hak kewarganegaraan otomatis bagi bayi yang lahir di AS |
| Kekhawatiran pemerintah | Risiko keamanan nasional jika anak dari orang tua asing kembali membawa pengetahuan strategis |
Laporan yang dikutip juga menyebut jumlah bayi yang lahir dari orang tua berkewarganegaraan asing di AS mencapai 20.000 hingga 26.000 setiap tahun. Angka itu menunjukkan mengapa isu ini tidak dipandang kecil dalam debat kebijakan publik di AS.
Langkah Trump dan arah kebijakan berikutnya
Setelah memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS, Donald Trump menerbitkan perintah eksekutif yang membatasi kewarganegaraan bagi individu yang lahir di wilayah AS. Ia juga berpendapat bahwa klausul kewarganegaraan dalam Amendemen ke-14 Konstitusi AS seharusnya hanya berlaku bagi anak-anak yang lahir dari orang tua yang menetap secara sah dan permanen di AS.
Jika wacana pembatasan perempuan hamil benar-benar dijalankan, aturan masuk ke AS bisa menjadi lebih ketat untuk kelompok yang diduga memiliki tujuan melahirkan di sana. Pada saat yang sama, perdebatan soal makna kewarganegaraan berdasarkan kelahiran diperkirakan masih akan terus membayangi kebijakan imigrasi Amerika Serikat.