Jawa Tengah kini berada di posisi yang sulit diabaikan dalam peta ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik menempatkan provinsi ini sebagai penyumbang 15,25 persen dari total jumlah usaha nasional, atau sekitar 5 juta unit usaha.
Di Pulau Jawa sendiri, kontribusi Jawa Tengah mencapai 25,76 persen dari seluruh usaha. Angka itu menunjukkan betapa besar peran daerah ini sebagai penopang aktivitas ekonomi nasional.
Pendataan yang menjangkau lebih luas
Karena besarnya kontribusi tersebut, BPS menekankan pentingnya kualitas pendataan ekonomi di Jawa Tengah. Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan bahwa jika pendataan di provinsi ini berjalan sangat baik, setidaknya 15 persen kualitas pendataan nasional ikut terselesaikan.
Pernyataan itu disampaikan saat pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang. Sensus kali ini disebut memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sensus sebelumnya.
Menurut BPS, pendataan tidak hanya menyasar aktivitas usaha yang tampak di ruang publik. Sektor pertanian hingga rumah tangga juga ikut dijangkau karena semakin banyak kegiatan ekonomi dijalankan dari rumah.
Usaha digital sampai aktivitas rumah tangga ikut didata
Sonny mencontohkan usaha berbasis digital yang kerap tidak terlihat dari luar, termasuk perdagangan lewat TikTok dan media sosial. Aktivitas seperti itu baru bisa teridentifikasi jika petugas masuk ke rumah-rumah.
BPS juga membedakan Sensus Ekonomi 2026 dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Jika DTSEN berfokus pada data sosial ekonomi secara umum, sensus ini khusus mendata aktivitas ekonomi pelaku usaha dan ekonomi keluarga.
Sonny menegaskan bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus ini tidak berkaitan dengan perpajakan. Penjelasan itu diharapkan membuat pelaku usaha dan masyarakat lebih terbuka saat didata.
Dasar kebijakan daerah bergantung pada data yang akurat
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai data sensus sebagai fondasi penting untuk membaca kondisi ekonomi daerah. Hasil pendataan itu juga akan membantu pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota memetakan potensi ekonomi secara lebih akurat.
Ia meminta bupati, wali kota, dan aparatur pemerintah ikut menyosialisasikan sensus kepada masyarakat. Luthfi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus bertumpu pada data yang kuat dan dapat dipercaya.
Karena itu, masyarakat terutama pelaku usaha mulai dari UMKM hingga usaha rumah tangga diimbau untuk bersikap terbuka saat didata petugas sensus. Ia juga memastikan data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya.
Menurut Luthfi, data yang akurat akan menjadi pijakan agar pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berjalan selaras. Kegiatan pencanangan itu dihadiri sejumlah kepala daerah dan jajaran BPS se-Jateng.
Pelaksanaan sensus di Jawa Tengah akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 36.891 petugas. Skala ini menunjukkan besarnya upaya untuk menangkap wajah ekonomi Jawa Tengah secara lebih lengkap.