Pelaksanaan SPMB 2026 di Jawa Barat menuai sorotan tajam setelah muncul keluhan luas dari masyarakat. Komisi V DPRD Jawa Barat menilai ada masalah besar karena sistem dinilai belum siap menghadapi proses penerimaan murid baru.
Kondisi itu memunculkan kekecewaan publik, terutama saat peserta dan orang tua menghadapi sistem yang sering error, hang atau freeze, serta lambat dan ngelag. Komisi V menyebut persoalan ini perlu segera ditangani agar proses penerimaan tidak terus memicu keluhan.
Sistem yang belum siap jadi sumber masalah
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jabar untuk mengevaluasi dan menuntaskan persoalan tersebut. Komisi V juga menyiapkan informasi utuh mengenai carut marut SPMB 2026 serta sikap lembaga terhadap masalah yang terjadi.
Yomanius menyampaikan, ketidaksiapan sistem terlihat jelas dari gangguan yang dialami masyarakat selama proses berlangsung. Ia menilai kondisi itu bukan sekadar gangguan teknis, tetapi sudah berdampak pada kepercayaan publik terhadap pelaksanaan penerimaan murid baru.
DPRD siapkan rekomendasi, pansus tetap ranah fraksi
Komisi V juga telah berkonsultasi dan menyampaikan perkembangan persoalan SPMB 2026 kepada Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa. Langkah itu dilakukan setelah tekanan publik menguat dan tuntutan agar masalah ini segera mendapat penanganan lebih lanjut semakin besar.
Terkait usulan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus dari komponen masyarakat dan LSM, Yomanius menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan Komisi V DPRD Jawa Barat. Menurut dia, keputusan ada pada masing-masing fraksi di DPRD Jawa Barat.
Meski begitu, Komisi V tetap akan menyusun rekomendasi dari rapat kerja yang membahas masalah SPMB 2026. Rekomendasi itu diharapkan menjadi bagian dari tindak lanjut atas keluhan yang muncul di masyarakat.
Dukungan bantuan untuk siswa miskin tetap dihitung
Selain sorotan pada sistem, Komisi V DPRD Jawa Barat juga menanggapi rencana Pemerintah Provinsi Jabar yang menyiapkan bantuan pendidikan bagi sekitar 78 ribu siswa miskin yang tidak lolos SPMB. Komisi V menyatakan mendukung rencana tersebut.
Namun, dukungan itu tetap akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ada saat ini. DPRD Jawa Barat disebut akan menghitung rencana tersebut agar kebijakan bantuan pendidikan bisa berjalan sesuai kapasitas keuangan daerah.
Dengan keluhan yang masih terus mengalir, fokus utama kini tertuju pada pembenahan sistem dan tindak lanjut politik di DPRD Jawa Barat. Hasil koordinasi dan rekomendasi Komisi V akan menjadi penentu arah penanganan berikutnya.