Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur menegaskan kembali kekhawatiran terhadap tekanan ekonomi global yang dinilai makin mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia. Prof. Dr. Ali Masykur Musa menyebut kapitalisme global terus masuk melalui pasar bebas dan kebijakan pro-asing yang terlalu jauh memengaruhi ruang kebijakan publik.
Menurut dia, arah ekonomi nasional tidak boleh bergeser dari prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Pasal 33 UUD 1945. Dari titik itu, ISNU Jatim mendorong sikap yang lebih tegas terhadap kebijakan yang dinilai membuka peluang penguasaan asing atas aset vital.
Waspada Liberalisasi Sektor Publik
Ali Masykur juga menyoroti liberalisasi sektor publik yang dianggap perlu diwaspadai. Ia mencontohkan kritik terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air karena aturan seperti itu dipandang merugikan rakyat dan dianggap sebagai pesanan lembaga internasional.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Halaqoh Nasional Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama bertema “Masa depan Indonesia di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik global: Agenda Intelektual Nahdliyin di Awal Abad Kedua”. Kegiatan itu digelar di Universitas Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri dan dihadiri ratusan kader ISNU dari Jawa Timur serta perwakilan PW ISNU se-Indonesia.
Kemandirian Ekonomi Jadi Respons Utama
Dalam forum itu, ISNU menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional sebagai jawaban atas tekanan ekonomi global. Ali Masykur mendorong penguatan ekonomi domestik dan ekonomi kerakyatan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada kekuatan pasar global.
Ia juga menilai kemandirian ekonomi Nahdlatul Ulama perlu diperkuat. Langkah itu dianggap penting agar organisasi dan basis warganya tidak terjebak pada ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi eksternal.
Agenda Intelektual Nahdliyin di Awal Abad Kedua
Ali Masykur menyebut perlunya kembali memahami ideologi kerja untuk menandingi hegemoni nilai-nilai kapitalisme dan sosialisme. Gagasan itu ia tempatkan sebagai bagian dari agenda intelektual Nahdliyin di awal abad kedua.
Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Dr KH Reza Ahmad Zahid selaku Rektor UIT Lirboyo Kediri, Prof KH Muhammad Afif Hasbullah sebagai Pj Ketua ISNU Jatim, Prof Moh Mas’ud Said sebagai Wakil Ketua Umum PP ISNU, Dr Muhammad Yasin dari Bapeda Pemprov Jatim, Prof Dr A Muhibbin Zuhri dari UINSA, dan Dr Abdul Ghoffar dari Ombudsman RI. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa isu kemandirian ekonomi dan tekanan global menjadi perhatian bersama dalam lingkungan intelektual Nahdliyin.
Sebelumnya, KH Reza Ahmad Zahid menekankan pentingnya keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas bagi kader ISNU. Ia juga menyebut pentingnya manajemen barokah sebagai pembeda intelektual dengan cendekiawan pada umumnya.
