BADKO HMI Jawa Timur menilai pelemahan rupiah tidak bisa terus dipandang sebagai dampak faktor global semata. Organisasi mahasiswa itu meminta Bank Indonesia menunjukkan tanggung jawab yang lebih jelas karena lembaga moneter tersebut memegang mandat menjaga stabilitas nilai rupiah.
Ketua Umum BADKO HMI Jawa Timur, Yusfan Firdaus, menegaskan publik perlu membedakan peran pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia menilai Kementerian Keuangan sudah bekerja optimal dari sisi fiskal, sehingga sorotan utama harus diarahkan ke kebijakan moneter.
BI diminta tidak berlindung di balik faktor global
Yusfan mengatakan Bank Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadikan kondisi global sebagai alasan utama melemahnya rupiah. Menurut dia, otoritas moneter harus memberi penjelasan dan menunjukkan langkah nyata kepada publik.
Ia juga mengkritik pandangan yang menempatkan independensi Bank Indonesia sebagai alasan untuk menghindari evaluasi. Bagi dia, independensi tetap harus diiringi pertanggungjawaban kepada rakyat.
Kebijakan moneter dipertanyakan
Dalam pandangannya, sejumlah arah kebijakan moneter dinilai lebih mempertimbangkan kepentingan pasar global. Karena itu, ia meminta Bank Indonesia menjelaskan kebijakan yang diambil secara terbuka agar tidak memunculkan kecurigaan dan spekulasi di masyarakat.
Yusfan juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum mantan pejabat negara yang berkomunikasi dengan pihak asing untuk melemahkan rupiah. Ia menilai tindakan semacam itu tidak mencerminkan nasionalisme dan harus dilawan.
Di saat yang sama, ia menyebut masyarakat merasakan pertumbuhan ekonomi di daerah meski nilai dolar terus naik. Dari situ, dia menilai pemerintah telah menjalankan tugasnya dengan baik dan perekonomian masih menunjukkan pertumbuhan tinggi.
Dorongan ke Presiden dan rencana advokasi
Yusfan meminta Presiden Prabowo tidak ragu mengingatkan Bank Indonesia atau mengambil alih langkah pengawasan yang diperlukan. Ia juga menyerukan agar jajaran Bank Indonesia diisi oleh orang-orang yang kompeten dan memiliki nasionalisme tinggi.
Sebagai tindak lanjut, HMI Jatim akan menggelar Konsolidasi Mahasiswa Jawa Timur untuk membahas kondisi ekonomi nasional. Forum itu juga akan menyusun langkah advokasi terhadap kebijakan moneter yang dinilai perlu dievaluasi, termasuk sebagai dasar kritik dalam bentuk aksi demonstrasi.
HMI Jatim menegaskan kritik terhadap lembaga negara merupakan bagian dari kontrol publik yang sah dalam negara demokrasi. Namun, organisasi itu tetap menekankan pentingnya objektivitas, data, dan kepentingan bangsa dalam menyikapi kebijakan ekonomi.
Source: www.detik.com