Golkar menilai biaya pendidikan yang ideal untuk satu siswa bisa mencapai Rp18 juta per tahun. Angka itu jauh di atas dana BOS yang selama ini diterima sekolah dari pemerintah, sehingga membuka kembali perdebatan soal kecukupan pembiayaan pendidikan.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyebut selisih antara kebutuhan ideal dan dana BOS masih sangat besar. Ia menilai kondisi itu perlu diperhatikan agar kualitas pendidikan tidak berhenti di standar minimum.
Selisih Yang Masih Lebar
Sarmuji menjelaskan bahwa kajian Golkar menyandarkan hitungan pada tiga komponen utama. Tiga komponen itu adalah biaya operasional sekolah, pengeluaran yang ditanggung tenaga pendidik, dan beban biaya yang ditanggung orang tua peserta didik.
| Komponen | Informasi | Keterangan |
|---|---|---|
| Biaya ideal per siswa | Rp18 juta per tahun | Menurut kajian Golkar |
| Dana BOS SD | Rp900 ribu per siswa per tahun | Jauh di bawah angka ideal |
| Dasar kajian | 3 komponen | Operasional sekolah, tenaga pendidik, dan orang tua siswa |
“Hasil evaluasi kita, kajian kita, biaya yang layak yang bisa untuk meningkatkan pendidikan siswa menjadi maju, berkualitas, itu sekitar Rp18 juta. Sementara dana BOS yang diberikan oleh negara itu Rp900 ribu. Tentu masih banyak ya selisihnya,” kata Sarmuji di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (13/7).
Fraksi Partai Golkar menilai pendidikan perlu diberi ukuran anggaran yang memadai agar siswa Indonesia bisa lebih maju dan mampu bersaing dengan peradaban lain di dunia. Dengan pandangan itu, Golkar mendorong pemerintah meninjau ulang besaran dana BOS yang disalurkan saat ini.
Usulan Penyesuaian Pendanaan
Selain meminta kenaikan dana BOS, Golkar juga mengusulkan skema pendanaan dibuat lebih berkeadilan. Penyesuaian diminta dengan mempertimbangkan beban daerah dan jenis satuan pendidikan yang berbeda-beda.
Usulan itu menempatkan pembiayaan pendidikan sebagai isu yang belum selesai, terutama ketika kebutuhan ideal masih terpaut jauh dari bantuan yang tersedia. Dalam pandangan Golkar, kualitas layanan belajar tidak seharusnya tertahan oleh keterbatasan anggaran dasar.
