DPR RI memberi dukungan penuh pada percepatan 13 proyek hilirisasi fase II yang dikelola Danantara Indonesia. Nilai investasinya mencapai Rp 116 triliun dan mencakup sektor energi, baja, hingga perkebunan.
Dukungan itu menguat setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan rangkaian proyek strategis tersebut. Bagi DPR, dimulainya pengerjaan fisik menandai keseriusan pemerintah mendorong nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia.
Taruhan nilai tambah dari bahan mentah ke industri
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai hilirisasi bukan sekadar proyek industri. Ia menyebut program ini sebagai bagian dari perubahan cara Indonesia mengelola kekayaan alam.
Menurut dia, pesan presiden sangat kuat karena hilirisasi memberi nilai tambah pada produk-produk alam, termasuk mineral dan pertanian. DPR memandang keberhasilan program ini sebagai bukti bahwa Indonesia ingin keluar dari pola lama penjualan bahan mentah.
Pandangan itu membuat proyek fase II diposisikan sebagai instrumen ekonomi jangka panjang. Arah besarnya adalah memperkuat struktur industri nasional agar manfaat sumber daya alam tidak berhenti di tahap ekstraksi.
Ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menilai fase kedua hilirisasi membutuhkan strategi pelaksanaan yang matang. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini membawa harapan besar publik.
Harapan itu terutama tertuju pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan serapan tenaga kerja. Jika berjalan sesuai rencana, proyek-proyek ini tidak hanya menambah kapasitas industri, tetapi juga memicu efek berganda bagi aktivitas ekonomi di berbagai sektor.
Dari sudut pandang DPR, hilirisasi harus memberi dampak langsung ke perekonomian nasional. Karena itu, fokusnya bukan hanya pada pembangunan fasilitas, tetapi juga pada hasil nyata bagi masyarakat dan pasar kerja.
Dukungan pekerja pada kemandirian ekonomi
Dukungan terhadap hilirisasi juga datang dari kalangan pekerja. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Arief Poyuono menilai program ini bisa menjadi fondasi kemandirian ekonomi Indonesia.
Ia menegaskan pentingnya penguatan nilai tambah di dalam negeri agar hasil pertumbuhan ekonomi tidak lari ke luar negeri. Arief juga mengkritik praktik lama ketika sumber daya alam diekspor dalam bentuk mentah.
Menurut dia, menjual bahan mentah sama artinya dengan melepas potensi pertumbuhan ekonomi ke negara lain. Karena itu, hilirisasi dinilai harus menjadi jalan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai industri global.
Tantangan teknologi, modal, dan SDM
Arief menambahkan bahwa keberhasilan hilirisasi jangka panjang bergantung pada penguasaan teknologi, investasi besar, dan kualitas sumber daya manusia di bidang STEM. Tiga unsur itu disebut sebagai syarat penting agar proyek pengolahan dapat berjalan stabil dan berkelanjutan.
Ia juga menilai Danantara Indonesia perlu menjadi lembaga pembiayaan yang kuat untuk menopang pembangunan fasilitas pengolahan seperti smelter. Dukungan kelembagaan dianggap krusial agar proyek tidak berhenti di tahap seremonial.
Dalam pandangannya, hilirisasi harus benar-benar menghasilkan kapasitas industri baru. Arief menyebut program ini sebagai cita-cita besar untuk menjadikan Indonesia berdaulat secara ekonomi.
Pembangunan masih sesuai jadwal
Dari sisi pemerintah, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan pembangunan 13 proyek itu masih berlangsung sesuai jadwal. Fokus utama diarahkan pada sektor mineral dan energi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.
Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi fase II bukan proyek yang berdiri sendiri. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur industri domestik dengan investasi jumbo dan dukungan lintas pihak.