Komite Kehakiman DPR Filipina menyatakan telah menemukan cukup bukti untuk melanjutkan proses pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte. Putusan di tingkat komite ini membuat kasus tersebut masuk ke fase yang lebih krusial, karena proses selanjutnya akan dibawa ke sidang pleno DPR saat Kongres kembali bersidang bulan depan.
Jika langkah ini terus berlanjut, pengaduan pemakzulan harus meraih dukungan minimal sepertiga anggota DPR sebelum bisa diteruskan ke Senat. Dalam skenario terburuk, Sara Duterte dapat dicopot dari jabatannya dan dijatuhi larangan berpolitik seumur hidup.
Dukungan di komite menguat
Seluruh 53 anggota komite memberikan suara setuju bahwa ada dasar yang cukup untuk meneruskan pemakzulan. Hasil ini menunjukkan bahwa dorongan politik terhadap Sara Duterte kini memasuki tahap yang jauh lebih serius dibanding sebelumnya.
Sara Duterte menolak seluruh tuduhan yang diarahkan kepadanya. Melalui pengacaranya, ia menyebut proses ini bermuatan politik dan tidak sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Pengacaranya juga menilai komite telah melampaui batas pengaduan yang semestinya diverifikasi. Dalam pernyataannya, pihak Duterte mengatakan temuan bukti yang cukup itu bukan kejutan, tetapi tetap dianggap tidak sah secara prosedural.
Tuduhan yang membebani posisi wakil presiden
Dorongan pemakzulan terhadap Sara Duterte datang dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi sayap kiri. Mereka menuduhnya menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, serta mengancam keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan keluarganya.
Tuduhan itu menambah tekanan politik terhadap keluarga Duterte yang sudah lebih dulu berada dalam sorotan. Ayahnya, mantan Presiden Rodrigo Duterte, juga tengah bersiap menghadapi persidangan di Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag terkait ribuan kasus pembunuhan dalam kebijakan perang melawan narkoba.
Kondisi tersebut membuat keluarga Duterte menghadapi tekanan di dua jalur sekaligus, yakni politik domestik dan proses hukum internasional. Situasi ini ikut memperkuat anggapan bahwa dinasti politik paling berpengaruh di Filipina sedang memasuki masa yang sangat sulit.
Relasi dengan Marcos makin renggang
Kasus pemakzulan ini juga memperjelas rusaknya hubungan antara Sara Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. Keduanya sebelumnya berpasangan dalam pemilu 2022 dan menang telak, tetapi hubungan mereka belakangan memburuk.
Di tengah masa jabatan Marcos yang hanya satu periode menurut konstitusi, Sara Duterte sempat dipandang sebagai salah satu tokoh paling kuat untuk pemilihan presiden 2028. Pada Februari lalu, ia bahkan sudah menyatakan niat untuk maju dan sempat meminta maaf karena pernah mendukung Marcos.
Situasi itu membuat proses pemakzulan tidak hanya berdampak pada reputasi politik Sara Duterte, tetapi juga pada peta kekuasaan nasional menjelang kontestasi berikutnya. Bila kasus ini terus bergerak naik, peluang politiknya bisa terpukul berat oleh ancaman pencopotan dan larangan berpolitik.
Bukan tekanan pertama bagi Sara Duterte
Ini bukan kali pertama Sara Duterte menghadapi upaya pemakzulan. Sebelumnya, upaya serupa pernah ditolak Mahkamah Agung pada Juli tahun lalu karena dianggap cacat prosedur.
Presiden Marcos juga pernah menghindari upaya pemakzulan terpisah pada Februari setelah mayoritas sekutunya di Kongres menolak langkah tersebut. Dari dua kasus itu, terlihat bahwa proses pemakzulan di Filipina sangat ditentukan oleh keseimbangan politik di lembaga legislatif.
Jika proses saat ini berlanjut hingga putusan akhir, Sara Duterte berpotensi menjadi pejabat tinggi kedua di Filipina yang dimakzulkan setelah mantan Presiden Joseph Estrada pada 2001. Sejumlah pejabat lain memang pernah melalui proses serupa, tetapi tidak semuanya sampai pada vonis akhir, sementara mantan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona tercatat sebagai satu-satunya yang dinyatakan bersalah.
