China menemukan cara yang tidak biasa untuk tetap membuka pintu bagi Marco Rubio tanpa harus mencabut sanksi yang masih berlaku. Beijing mengubah transliterasi nama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu dalam dokumen resmi menjadi Marco Lu.
Langkah ini memberi ruang bagi protokol diplomatik tetap berjalan, sekaligus menjaga sikap politik China agar tidak terlihat melunak. Di tengah hubungan yang masih tegang, pilihan itu menunjukkan bagaimana detail bahasa bisa dipakai sebagai alat negosiasi yang sangat praktis.
Nama yang diubah, sanksi tetap ada
Perubahan nama itu muncul dalam dokumen kunjungan resmi dan menjadi jalan tengah yang unik. China tetap bisa menyambut pejabat tinggi Amerika Serikat, tetapi tanpa memberi kesan bahwa sanksi terhadap Rubio telah dicabut.
Menurut pelaporan Al Jazeera, koresponden Alan Fisher menjelaskan bahwa Beijing menyesuaikan cara penulisan nama Rubio dalam dokumen resmi. Suku kata pertama dari nama belakangnya diganti menjadi “Lu”, sehingga secara administratif ia tercatat sebagai Marco Lu.
Langkah kecil itu punya dampak besar dalam ranah diplomatik. China bisa mempertahankan formalitas pertemuan, sambil tetap menunjukkan bahwa posisinya terhadap Rubio tidak berubah.
Mengapa Rubio jadi sasaran sensitif
Rubio memang menjadi figur yang sensitif bagi Beijing karena kritik kerasnya terhadap China sejak masih menjadi senator dari Florida. Ia dikenal vokal menyoroti isu hak asasi manusia, terutama Hong Kong dan Xinjiang.
China menjatuhkan sanksi kepada Rubio dua kali pada 2020. Satu sanksi terkait kritiknya atas tindakan keras Beijing di Hong Kong, sementara sanksi lainnya berkaitan dengan kecaman terhadap dugaan pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang.
Rubio juga berperan penting dalam lahirnya Uyghur Forced Labor Prevention Act. Undang-undang itu mewajibkan perusahaan Amerika Serikat membuktikan bahwa barang impor dari Xinjiang tidak dibuat dengan tenaga kerja paksa.
Dalam pernyataannya saat undang-undang itu disahkan, Rubio menegaskan bahwa rantai pasok global tidak boleh ternoda oleh pelanggaran kemanusiaan. Ia juga menyebut perusahaan yang belum membersihkan rantai pasoknya ikut menjadi “kaki tangan yang tidak sadar” dalam kekejaman dan genosida.
Pragmatisme Beijing di tengah kebutuhan dialog
Meski sikap Rubio terhadap China tidak berubah, Beijing tampak memilih pendekatan yang lebih fleksibel demi menjaga komunikasi dengan Washington. Kementerian Luar Negeri China bahkan sempat mengisyaratkan kesediaan untuk melonggarkan penerapan sanksi jika Rubio ikut dalam perjalanan Presiden Donald Trump ke Beijing untuk pertemuan puncak.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengatakan pada 16 Maret bahwa sanksi itu pada dasarnya merupakan respons atas ucapan dan tindakan Rubio ketika masih berada di Senat AS. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Beijing memandang sanksi sebagai instrumen politik, bukan penghalang permanen bagi semua bentuk interaksi diplomatik.
Di titik ini, China memilih cara yang sangat pragmatis. Dengan menyesuaikan nama di atas kertas, Beijing tetap bisa menjaga martabat politik di dalam negeri sekaligus membuka ruang dialog dengan pemerintahan Trump.
Celah administratif yang disiapkan lebih awal
Perubahan transliterasi nama Rubio ternyata bukan langkah mendadak saat kunjungan berlangsung. Media resmi pemerintah China disebut sudah mulai mengubah ejaan nama itu sejak sebelum Rubio resmi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada Januari 2025.
Ini menunjukkan bahwa Beijing tampaknya sudah menyiapkan celah administratif tersebut jauh sebelum pertemuan tingkat tinggi benar-benar terjadi. Detail bahasa pun berubah menjadi alat diplomasi yang penting ketika sanksi politik belum dicabut.
China tidak menghapus sanksi, tetapi menyesuaikan cara menyebut orang yang dikenai sanksi. Dalam hubungan dua negara yang sarat persaingan, langkah seperti itu menjadi cara untuk menjaga muka politik tanpa menutup jalur komunikasi resmi.
