Ribuan kursi di sekolah dasar negeri belum terisi di sejumlah daerah, sementara ada sekolah yang bahkan tidak menerima satu pun murid baru. Situasi ini memperlihatkan jurang yang makin lebar antara kapasitas sekolah dan jumlah anak yang mendaftar.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai persoalan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai masalah penerimaan tahunan semata. Ia mendorong pembenahan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB dengan berpijak pada data demografi dan kebutuhan riil tiap wilayah.
Kapasitas Sekolah Bertambah Saat Jumlah Murid Menyusut
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan jumlah murid SD turun cukup tajam dalam lebih dari satu dekade. Angkanya menyusut dari 27,58 juta murid pada 2011/2012 menjadi sekitar 23,9 juta murid pada 2024.
Pada saat yang sama, jumlah unit SD justru terus meningkat. Dari 61.566 unit pada 2003, jumlahnya menjadi 72.470 unit pada 2024.
Perubahan dua angka tersebut menjadi sinyal penting bagi perencanaan pendidikan di daerah. Jika daya tampung terus dibangun tanpa memperhitungkan perubahan jumlah penduduk usia sekolah, ruang kelas kosong berpotensi semakin banyak.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, meminta pemerintah menyusun perencanaan yang lebih presisi. Menurutnya, data jumlah anak serta minat keluarga terhadap sekolah di setiap kawasan harus menjadi dasar penentuan kapasitas pendidikan.
“Perencanaan yang asimetris ini harus segera dibenahi. Jangan sampai pembangunan fisik sekolah tidak lagi sejalan dengan realitas demografis dan minat masyarakat,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya.
Potret Bangku Kosong di Sejumlah Daerah
Kondisi penerimaan murid baru yang rendah muncul dengan pola berbeda di sejumlah wilayah. Ada daerah yang mencatat rata-rata pendaftar rendah, sementara daerah lain menghadapi ribuan kuota yang belum terpenuhi.
| Daerah | Kondisi Penerimaan | Data Bangku atau Murid |
|---|---|---|
| Ngawi, Jawa Timur | Rata-rata penerimaan rendah di 470 SDN | 13-14 murid baru per sekolah, satu SDN nihil pendaftar |
| Kota Malang, Jawa Timur | 62 dari 195 SDN tidak memenuhi kuota | 2.285 bangku kosong atau 27,46% dari total pagu |
| Bangli, Bali | 7 SDN terdampak penerimaan sangat rendah | Hanya terisi 3-6 murid |
| Solo, Jawa Tengah | Kuota SD masih tersedia | Total 1.144 bangku kosong |
Di Ngawi, rata-rata penerimaan di 470 SDN hanya berkisar 13 hingga 14 murid baru per sekolah. Satu sekolah dasar negeri di wilayah itu tercatat tidak memperoleh pendaftar sama sekali.
Kota Malang menghadapi angka kursi kosong yang besar karena 62 dari 195 SDN tidak mampu memenuhi kuota. Total 2.285 bangku masih tersedia, setara 27,46% dari keseluruhan pagu penerimaan.
Bangli juga mencatat tujuh SDN dengan penerimaan yang sangat rendah, yakni hanya tiga sampai enam murid. Sementara itu, sekolah dasar di Solo masih memiliki total 1.144 bangku yang belum terisi.
Pilihan Orang Tua Mulai Bergeser
Penurunan murid tidak hanya terkait perubahan demografi, tetapi juga pilihan keluarga terhadap layanan pendidikan. Dalam satu dekade, jumlah siswa SD negeri turun dari 22,4 juta pada 2016 menjadi 20,3 juta pada 2022.
Dalam periode yang sama, jumlah murid SD swasta meningkat dari 3,1 juta menjadi 3,7 juta. Pergeseran ini dinilai menjadi petunjuk bahwa sebagian orang tua mencari layanan pendidikan yang dianggap lebih responsif.
“Ini indikasi jelas bahwa orang tua mencari layanan pendidikan yang lebih responsif. Sekolah negeri wajib meningkatkan mutu,” tegas Lestari.
Ia mendorong penyusunan peta jalan pendidikan dengan menggunakan data kependudukan yang akurat. Peta itu diharapkan dapat menentukan lokasi, jumlah, dan kebutuhan sekolah secara lebih sesuai dengan potensi murid di suatu daerah.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dinilai penting agar kebijakan penerimaan serta penataan jaringan sekolah tidak berjalan sendiri-sendiri. Pembenahan SPMB berbasis data diharapkan dapat menjaga akses pendidikan yang adil dan bermutu bagi setiap anak.
