Status PBI JK kini bisa dicek tanpa harus datang ke kantor layanan. Bagi peserta, cara ini penting untuk memastikan apakah bantuan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah masih aktif atau sudah berubah status.
Pemeriksaan online juga memberi gambaran awal saat data kepesertaan berubah. Dengan NIK KTP dan, bila ada, nomor kartu BPJS Kesehatan, status bisa dilihat lewat ponsel atau situs resmi yang sudah disediakan.
Cek lewat Mobile JKN
Aplikasi Mobile JKN menjadi salah satu jalur paling praktis untuk melihat status kepesertaan. Pengguna cukup mengunduh aplikasi, masuk menggunakan NIK, lalu membuka menu profil peserta untuk melihat informasi yang tampil di layar.
Metode ini memudahkan peserta memantau status bantuan iuran langsung dari smartphone. Informasi yang muncul di aplikasi menjadi acuan awal untuk mengetahui apakah kepesertaan masih aktif atau tidak.
Gunakan WhatsApp PANDAWA
Opsi lain tersedia melalui layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 0811-8750-400. Setelah nomor disimpan, pengguna dapat mengirim pesan “Halo” dan memilih menu pengecekan status peserta.
Setelah itu, sistem akan meminta NIK atau nomor kartu BPJS Kesehatan. Cara ini cocok bagi pengguna yang lebih nyaman memakai pesan singkat daripada membuka aplikasi khusus.
Lewat aplikasi dan situs Cek Bansos
Peserta juga bisa mengecek lewat aplikasi Cek Bansos dari Kemensos. Langkahnya sederhana, yaitu mengunduh aplikasi resmi, membuka menu Cek Bansos, mengetik NIK KTP, lalu menekan Cari Data untuk melihat status bantuan yang diterima.
Pengecekan serupa tersedia di situs cekbansos.kemensos.go.id. Di laman itu, pengguna memasukkan NIK KTP, mengetik kode huruf yang tampil, lalu menekan tombol Cek agar informasi status muncul di layar.
DTSEN dan prioritas penerima
Pengecekan status PBI JK online kini dikaitkan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Data ini dipakai untuk memastikan apakah bantuan iuran dari pemerintah masih berjalan sesuai status kepesertaan yang tercatat.
Hasil pengecekan online menjadi penting karena status bantuan mengikuti data yang dipakai dalam sistem sosial. Jika data tidak sesuai atau status berubah, peserta bisa menindaklanjutinya melalui jalur layanan yang tersedia.
Desil yang menentukan prioritas
Pemerintah menetapkan prioritas penerima PBI JK berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam kelompok desil. Desil 1 sampai 4 masuk kelompok prioritas utama, yaitu sangat miskin hingga rentan miskin.
Desil 5 masih memiliki peluang untuk menerima bantuan, sedangkan desil 6 sampai 10 tidak menjadi prioritas. Kelompok terakhir ini juga berpotensi mengalami penonaktifan bantuan jika masuk kategori yang tidak lagi memenuhi prioritas penerima.
