Keputusan Wali Kota Yawata, Shoko Kawata, untuk mengambil cuti melahirkan membuka perdebatan yang tidak biasa di Jepang. Bukan hanya karena hak pejabat publik untuk menjadi orang tua, tetapi juga karena isu pembayaran gaji penuh selama ia tidak menjalankan tugas sehari-hari.
Kawata disebut sebagai wali kota pertama di Jepang yang mengambil cuti melahirkan ketika masih menjabat. Situasi ini menyoroti belum tersedianya aturan khusus yang mengatur masa kehamilan dan persalinan bagi kepala daerah.
Hak Melahirkan Berhadapan dengan Tuntutan Jabatan
Di Yawata, pekerja swasta memiliki ketentuan cuti melahirkan selama 16 pekan. Namun, aturan itu belum memiliki padanan yang secara spesifik mengatur wali kota, sehingga Kawata harus menyiapkan pengaturan cutinya sendiri.
Persoalan tersebut menjadi sensitif karena wali kota memegang mandat publik dan tetap menerima penghasilan dari anggaran pemerintah daerah. Sebagian warga mendukung hak Kawata untuk beristirahat saat melahirkan, sementara sebagian lain mempertanyakan skema pembayaran selama masa cuti.
Chie Fujita, seorang ibu rumah tangga, menyatakan bahwa Kawata semestinya dapat mengambil cuti sebagai bagian dari hak perempuan. Meski begitu, Fujita tidak setuju apabila wali kota tetap memperoleh gaji 100 persen ketika sedang tidak bertugas.
Perbedaan pandangan itu memperlihatkan dua kepentingan yang sama-sama kuat. Di satu sisi terdapat perlindungan bagi perempuan yang melahirkan, sedangkan di sisi lain ada tuntutan akuntabilitas bagi pejabat yang dipilih untuk menjalankan pelayanan publik.
Aturan Cuti yang Berbeda
Secara hukum, perempuan di Jepang berhak mengajukan cuti melahirkan sekitar 14 pekan. Ketentuan umum itu disebut memberikan pembayaran sekitar dua pertiga dari upah, disertai bonus melahirkan.
| Kelompok | Durasi Cuti | Ketentuan Pembayaran |
|---|---|---|
| Pekerja swasta di Yawata | 16 pekan | Tidak dirinci |
| Perempuan di Jepang secara hukum | Sekitar 14 pekan | Sekitar dua pertiga upah dan bonus melahirkan |
| Sejumlah pekerja pemerintah | Tidak dirinci | Dilaporkan memiliki ketentuan lebih baik |
Sejumlah pekerja pemerintah dilaporkan memiliki ketentuan yang lebih baik dibandingkan aturan umum tersebut. Namun, posisi wali kota berada dalam kondisi berbeda karena tidak adanya protokol yang secara khusus dirancang untuk jabatan itu.
Ketiadaan aturan ini membuat kasus Kawata tidak semata-mata berkaitan dengan satu pejabat daerah. Kasus tersebut juga memunculkan pertanyaan tentang bagaimana sistem pemerintahan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pemimpin perempuan yang sedang membangun keluarga.
Minimnya Perempuan di Kursi Wali Kota
Menurut Kawata, dirinya terkejut ketika mengetahui bahwa ia menjadi wali kota pertama yang menjalani cuti melahirkan. Kepada Reuters, ia mengatakan, “Saya sendiri sangat terkejut mengetahui saya adalah wali kota pertama [yang mengambil cuti melahirkan].”
Ia memandang kenyataan itu menunjukkan jumlah perempuan muda, maupun perempuan secara umum, yang menjadi wali kota masih terbatas. Bagi Kawata, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa akses perempuan ke posisi kepemimpinan belum sepenuhnya setara.
Perdebatan mengenai cuti melahirkan pun meluas menjadi pembicaraan tentang pola kerja bagi pemegang jabatan strategis. Kawata menilai reformasi gaya kerja dan kesetaraan gender Jepang perlu diwujudkan dalam praktik, termasuk di lingkungan kepemimpinan.
“Orang-orang berbicara tentang kesetaraan gender dan reformasi gaya kerja, tetapi kita perlu membangun masyarakat di mana orang-orang, di semua profesi, termasuk di antara mereka yang berada dalam peran kepemimpinan, tidak ragu untuk memiliki anak,” kata Kawata.
Ia juga mengaitkan persoalan itu dengan penurunan angka kelahiran dan risiko terhadap ekonomi. Kawata menilai penurunan populasi berkelanjutan serta kemerosotan ekonomi tidak dapat dihindari apabila kondisi yang membuat orang ragu memiliki anak tidak berubah.
Tradisi Lokal di Tengah Kehamilan
Sebelum memulai cuti, Shoko Kawata masih menjalankan salah satu tugas publiknya dalam prosesi jalanan menjelang festival Taiko di Yawata. Saat hamil besar, ia berjalan di belakang mikoshi, kuil Shinto portabel, alih-alih menaikinya sebagaimana tradisi.
Keputusan itu kini menjadi contoh nyata pertemuan antara tradisi, tuntutan jabatan publik, dan kebutuhan perlindungan bagi perempuan yang melahirkan. Aturan bagi pejabat daerah akan terus menjadi perhatian selama perdebatan mengenai gaji, tanggung jawab, dan hak keluarga belum menemukan titik temu.