Truth Social Jual Akses Kilat ke Unggahan Trump, Tarifnya hingga 100.000 Dollar AS

Unggahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Truth Social kini berpotensi menjadi sumber data premium bagi Wall Street. Perusahaan media sosial miliknya menawarkan akses lebih cepat dengan tarif yang dilaporkan mencapai 100.000 dollar AS per bulan.

Kecepatan menerima pernyataan Trump dapat bernilai besar bagi hedge fund, bank, dan perusahaan perdagangan berfrekuensi tinggi. Selisih beberapa milidetik disebut dapat memengaruhi hasil transaksi bernilai ratusan ribu dollar AS.

Akses cepat untuk pelaku pasar

Trump Media & Technology Group memperkenalkan layanan data berbayar bernama Truth API pada Kamis, 17 Juli 2025. Layanan itu direncanakan tersedia mulai 1 Agustus bagi perusahaan investasi dan pelaku pasar yang membutuhkan informasi secepat mungkin.

Menurut Reuters, Truth API dirancang untuk memberi akses terhadap unggahan dari akun-akun berpengaruh di platform tersebut. Saat pertama kali diperkenalkan, TMTG tidak mengumumkan harga resmi untuk layanan ini.

LayananCakupan AksesTarif per BulanKetentuan
Truth API regulerUnggahan dari 10 akun berpengaruhHingga 100.000 dollar ASUntuk perusahaan investasi dan pelaku pasar
Paket kontrak jangka panjangAkses cepat melalui Truth API60.000 dollar ASKontrak berlangganan tiga tahun

Skema harga 100.000 dollar AS per bulan sebelumnya diberitakan Financial Times. Tarif yang lebih rendah ditawarkan untuk pelanggan yang bersedia menandatangani kontrak berlangganan selama tiga tahun.

Layanan ini disebut akan memantau unggahan penting selama 24 jam penuh. Pengguna juga dapat mengakses arsip unggahan sejak 2022, sehingga data lama dan informasi terbaru tersedia dalam satu layanan.

Akun Trump menjadi pusat perhatian pasar

Akun Donald Trump, Donald Trump Jr, dan Eric Trump termasuk dalam kelompok akun yang menjadi perhatian layanan tersebut. Sejumlah pendukung Trump dengan basis pengikut besar, termasuk Dan Bongino dan Sean Hannity, juga masuk di antara akun yang dianggap berpengaruh.

TMTG menyatakan telah memperoleh sejumlah pelanggan menjelang peluncuran layanan itu. Namun, identitas pelanggan tersebut belum diungkap kepada publik.

Nilai komersial layanan ini berkaitan dengan dampak unggahan Trump terhadap pasar keuangan. Pernyataan politik dari akun media sosialnya dapat memicu respons cepat dari investor dan sistem perdagangan otomatis.

Pada 9 April 2025, indeks utama Wall Street sempat melonjak setelah Trump menulis di Truth Social bahwa ia akan menunda sebagian besar tarif barunya selama 90 hari. Peristiwa itu menjadi contoh bagaimana informasi yang muncul di platform dapat segera menggerakkan pasar.

Bagi perusahaan perdagangan berfrekuensi tinggi, jeda penerimaan informasi yang sangat singkat dapat menentukan posisi transaksi. Karena itu, akses data yang lebih cepat dipandang sebagai keuntungan kompetitif bagi lembaga keuangan besar.

Kritik soal potensi konflik kepentingan

Layanan berbayar tersebut memicu kritik dari sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat. Senator Ron Wyden dari Oregon menilai skema itu berpotensi menguntungkan keluarga Trump secara finansial sekaligus memberi keuntungan bagi pelaku pasar Wall Street.

Gedung Putih mengarahkan pertanyaan terkait kritik tersebut kepada TMTG. Perusahaan itu belum memberikan respons atas permintaan konfirmasi mengenai isu tersebut.

Senator Elizabeth Warren juga mengkritik layanan tersebut sebagai upaya mencari keuntungan dari jabatan presiden dan memperkaya Wall Street. Kritik itu berfokus pada kemungkinan akses terhadap pernyataan presiden berubah menjadi produk berbayar bagi kelompok dengan modal besar.

Donald Sherman, presiden Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, menyebut skema Truth API sangat tidak etis. Menurutnya, presiden berpotensi memperoleh keuntungan finansial dari pembayaran untuk akses lebih cepat terhadap unggahannya sendiri.

Sherman dan sejumlah pakar lain menilai klausul emolumen dalam Konstitusi AS tidak berlaku untuk kasus ini. Klausul tersebut mengatur larangan hadiah dari pemerintah asing kepada pejabat federal tanpa persetujuan Kongres serta hadiah dari negara bagian kepada presiden.

Source: www.kompas.com
Terkait